Berita

Aksi protes atas pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur di Xinjiang, China/Net

Dunia

Israel Tolak Gabung 43 Negara untuk Serang China Soal Pelanggaran HAM Uighur

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 10:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Israel dilaporkan telah memilih untuk tidak menandatangani pernyataan 43 negara di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyoroti keprihatinan perihal kondisi minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Sekelompok 43 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, dan Australia telah menandatangani pernyataan tersebut pada pekan lalu.

Tetapi seorang pejabat diplomatik Israel mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan lain yang harus diseimbangkan dalam menangani hubungan dengan China.


Dikutip dari The Times of Israel, China dan Israel memiliki hubungan yang lebih dekat, khususnya di bidang perdagangan, dalam beberapa tahun terakhir.

Alih-alih, Kementerian Luar Negeri Israel menekankan pihaknya turut prihatin mengenai kondisi minoritas Uighur dan telah menyuarakannya di berbagai jalur diplomatik.

"Salah satu contohnya adalah penandatanganan kami pada pernyataan Kanada (tentang Uighur) pada bulan Juni di Dewan Hak Asasi Manusia. Posisi kami dalam masalah ini tidak berubah," kata Kemlu Israel.

Kekhawatiran atas perlakuan China terhadap minoritas Uighur di komunitas Yahudi global telah tumbuh dalam bertahun-tahun. Kamp pendidikan ulang juga kerap dibandingkan dengan kamp konsentrasi selama Holocaust.

Aktivis di Amerika Serikat telah mencoba untuk memobilisasi komunitas Yahudi di belakang perjuangan Uighur seperti dalam kasus genosida di Darfur pada awal 2000-an, sementara Yahudi Inggris telah memimpin perang melawan pelanggaran terhadap Uighur di Inggris.

Pernyataan PBB sendiri menyerukan China untuk memastikan penghormatan penuh terhadap aturan hukum dan untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum nasional dan internasional sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

VFive Group Salurkan Zakat Usaha Lebih dari Rp10 Miliar

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:48

Parpol Ditantang Buat Komitmen Nasional Anti-Politik Uang

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:32

Black Box Pesawat ATR 42-500 Ditemukan!

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:55

KPK Masih Kuliti Dugaan Rasuah BPKH

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:24

Denny JA Ungkap Akar Etika Kerja dan Kejujuran Swiss dari Reformasi Zurich

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:20

Potongan Bangkai Pesawat ATR 400

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:53

Haji Suryo Bangun Masjid di Tanah Kelahiran

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:32

Lawatan LN Perdana 2026, Prabowo Sambangi Inggris dan Swiss

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:15

Kebijakan Paket Ekonomi Lanjut Prioritaskan UMKM dan Lapangan Kerja

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:56

Prabowo Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman, Jokowi Ikut Hadir

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:55

Selengkapnya