Berita

Aksi protes atas pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur di Xinjiang, China/Net

Dunia

Israel Tolak Gabung 43 Negara untuk Serang China Soal Pelanggaran HAM Uighur

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 10:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Israel dilaporkan telah memilih untuk tidak menandatangani pernyataan 43 negara di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyoroti keprihatinan perihal kondisi minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Sekelompok 43 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, dan Australia telah menandatangani pernyataan tersebut pada pekan lalu.

Tetapi seorang pejabat diplomatik Israel mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan lain yang harus diseimbangkan dalam menangani hubungan dengan China.


Dikutip dari The Times of Israel, China dan Israel memiliki hubungan yang lebih dekat, khususnya di bidang perdagangan, dalam beberapa tahun terakhir.

Alih-alih, Kementerian Luar Negeri Israel menekankan pihaknya turut prihatin mengenai kondisi minoritas Uighur dan telah menyuarakannya di berbagai jalur diplomatik.

"Salah satu contohnya adalah penandatanganan kami pada pernyataan Kanada (tentang Uighur) pada bulan Juni di Dewan Hak Asasi Manusia. Posisi kami dalam masalah ini tidak berubah," kata Kemlu Israel.

Kekhawatiran atas perlakuan China terhadap minoritas Uighur di komunitas Yahudi global telah tumbuh dalam bertahun-tahun. Kamp pendidikan ulang juga kerap dibandingkan dengan kamp konsentrasi selama Holocaust.

Aktivis di Amerika Serikat telah mencoba untuk memobilisasi komunitas Yahudi di belakang perjuangan Uighur seperti dalam kasus genosida di Darfur pada awal 2000-an, sementara Yahudi Inggris telah memimpin perang melawan pelanggaran terhadap Uighur di Inggris.

Pernyataan PBB sendiri menyerukan China untuk memastikan penghormatan penuh terhadap aturan hukum dan untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum nasional dan internasional sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya