Berita

Amerika Serikat (AS) mengutuk kudeta militer di Sudan/Net

Dunia

Kutuk Kudeta Militer Sudan, AS Setop Aliran Dana Bantuan Senilai Rp 10 Triliun

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 08:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) mengutuk kudeta dan penangkapan para pejabat sipil oleh militer Sudan. Sebagai tindakan lebih lanjut, Washington menghentikan pengiriman bantuan senilai 700 juta dolar AS atau hampir Rp 10 triliun ke Sudan.

Jurubicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menyebut kudeta militer telah menghentikan transisi Sudan untuk menjadi negara demokratis.

"Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan. Ini mewakili keinginan rakyat Sudan, sebagaimana dibuktikan oleh demonstrasi dukungan damai yang signifikan pada 21 Oktober," ujar Price, seperti dikutip Sputnik, Selasa (26/10).


"Tanggapan pertama AS adalah menghentikan sementara 700 juta dolar dalam bentuk bantuan darurat Dana Dukungan Ekonomi untuk Sudan. Dana itu dimaksudkan untuk mendukung transisi demokrasi negara itu," lanjut Price.

Kudeta militer di Sudan terjadi pada Senin (25/10). Tentara dilaporkan telah menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok beserta para menteri kabinet dan tokoh politik.

Sebuah laporan menyebut Hamdok dijadikan tahanan rumah, sementara ada pihak yang menyebut perdana menteri dibawa ke lokasi yang dirahasiakan.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya