Berita

Pemukiman di Tepi Barat/Net

Dunia

Israel Ingin Bangun 1.355 Rumah di Tepi Barat, Palestina: Ini Bencana Bagi Peluang Perdamaian

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 09:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Israel untuk membangun 1.355 unit rumah baru untuk pemukim Yahudi di Tepi Barat mendapatkan kutukan dari Palestina dan Yordania.

Lewat sebuah pernyataan pada Minggu (24/10), Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah sebuah pengabaian Israel secara terang-terangan terhadap posisi internasional dan PBB yang menolak langkah tersebut.

"Proyek-proyek ini berdampak dan menjadi bencana bagi peluang untuk mencapai perdamaian berdasarkan prinsip solusi dua negara," kata Kemlu Palestina, seperti dikutip ANI News.


Mereka juga menyatakan Israel bertanggung jawab penuh dan langsung atas konsekuensi dari keputusannya yang melanggar semua garis merah.

Kutukan serupa juga disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Haitham Abu Al-Foul pada Minggu.

Al-Foul mendesak Israel untuk segera menghentikan pembangunan pemukiman tersebut.

"Rencana untuk membangun 3.000 unit pemukiman baru adalah langkah yang ditolak dan dikutuk, yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan," tegasnya.

Jurubicara itu menambahkan bahwa kebijakan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal, mengancam kemungkinan solusi dua negara dan pencapaian perdamaian yang komprehensif dan adil.

Pada Minggu, Kementerian Perumahan dan Konstruksi Israel mengumumkan tender untuk membangun 1.355 rumah di Tepi Barat. Rumah-rumah baru itu nantinya akan menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal pemukim Israel di Tepi Barat.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya