Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Repro

Politik

Demokrat Ke Hasto: Fokus Saja Cari Harun Masiku

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diminta lebih fokus pada kasus hukum yang menyeret nama partainya dibanding menjelek-jelekkan era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons klaim kerja Presiden Jokowi lebih baik dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu yang disinggung Kamhar adalah kasus bekas caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini tak kunjung ditangkap.


"Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (25/10).

Hal itu lebih elegan dibanding dengan menyerang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kamhar, pernyataan Hasto tersebut terlalu arogan dan tidak berbasis data fakta ilmiah ketika membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era SBY.

"Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan ngawur. Dia melecehkan kewarasan publik dan mempertontonkan kedunguan yang nyata," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin pagi (25/10).

Untuk menilai capaian pemerintahan SBY, kata Kamhar, Hasto tidak usah repot-repot melakukan studi komparasi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBY.

"Pemerintahan Pak SBY berhasil melunasi utang ke IMF, sementara yang sekarang tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang sejarah republik berdiri!" cetusnya.

Lalu, pengangkatan jutaan tenaga honorer menjadi PNS, sementara pemerintah sekarang terus menebar janji yang belum ditunaikannya itu hingga mulut berbusa-busa tapi nihil realisasi soal nasib honorer.

"Di masa Pak SBY setiap tahun PNS mengalami kenaikan gaji yang memberikan efek tular pada perekonomian, sementara yang sekarang tidak demikian," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya