Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Repro

Politik

Demokrat Ke Hasto: Fokus Saja Cari Harun Masiku

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diminta lebih fokus pada kasus hukum yang menyeret nama partainya dibanding menjelek-jelekkan era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons klaim kerja Presiden Jokowi lebih baik dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu yang disinggung Kamhar adalah kasus bekas caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini tak kunjung ditangkap.


"Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (25/10).

Hal itu lebih elegan dibanding dengan menyerang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kamhar, pernyataan Hasto tersebut terlalu arogan dan tidak berbasis data fakta ilmiah ketika membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era SBY.

"Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan ngawur. Dia melecehkan kewarasan publik dan mempertontonkan kedunguan yang nyata," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin pagi (25/10).

Untuk menilai capaian pemerintahan SBY, kata Kamhar, Hasto tidak usah repot-repot melakukan studi komparasi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBY.

"Pemerintahan Pak SBY berhasil melunasi utang ke IMF, sementara yang sekarang tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang sejarah republik berdiri!" cetusnya.

Lalu, pengangkatan jutaan tenaga honorer menjadi PNS, sementara pemerintah sekarang terus menebar janji yang belum ditunaikannya itu hingga mulut berbusa-busa tapi nihil realisasi soal nasib honorer.

"Di masa Pak SBY setiap tahun PNS mengalami kenaikan gaji yang memberikan efek tular pada perekonomian, sementara yang sekarang tidak demikian," tandasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya