Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Repro

Politik

Demokrat Ke Hasto: Fokus Saja Cari Harun Masiku

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diminta lebih fokus pada kasus hukum yang menyeret nama partainya dibanding menjelek-jelekkan era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons klaim kerja Presiden Jokowi lebih baik dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu yang disinggung Kamhar adalah kasus bekas caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini tak kunjung ditangkap.


"Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (25/10).

Hal itu lebih elegan dibanding dengan menyerang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kamhar, pernyataan Hasto tersebut terlalu arogan dan tidak berbasis data fakta ilmiah ketika membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era SBY.

"Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan ngawur. Dia melecehkan kewarasan publik dan mempertontonkan kedunguan yang nyata," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin pagi (25/10).

Untuk menilai capaian pemerintahan SBY, kata Kamhar, Hasto tidak usah repot-repot melakukan studi komparasi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBY.

"Pemerintahan Pak SBY berhasil melunasi utang ke IMF, sementara yang sekarang tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang sejarah republik berdiri!" cetusnya.

Lalu, pengangkatan jutaan tenaga honorer menjadi PNS, sementara pemerintah sekarang terus menebar janji yang belum ditunaikannya itu hingga mulut berbusa-busa tapi nihil realisasi soal nasib honorer.

"Di masa Pak SBY setiap tahun PNS mengalami kenaikan gaji yang memberikan efek tular pada perekonomian, sementara yang sekarang tidak demikian," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya