Berita

Ilustrasi/Repro

Dahlan Iskan

Pilih Pelita

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 05:13 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

MENTERI BUMN memang cerdas: memilih Pelita sebagai pengganti Garuda Indonesia –kalau memang diperlukan.

Mungkin itu tidak perlu.

Garuda akan baik-baik saja –sepanjang Pertamina terus memberi bahan bakar.


Tapi bayangkanlah bila Anda menjadi direksi Pertamina. Bawahan Anda sudah membuat laporan: bahan bakar yang belum dibayar Garuda sudah mencapai Rp 12 triliun.

Bawahan Anda juga sudah membuat memo: apakah Pertamina akan terus mengirim BBM ke Garuda atau dihentikan?

Anda, sebagai direksi, pasti tidak akan mau lagi mengirim bahan bakar ke Garuda.

Kenyataannya Pertamina terus berbaik hati. Kalau bukan Pertamina tidak mungkin punya hati sebaik itu, mana ada perusahaan mau memberi pinjaman sampai Rp 12 triliun.

Maka nyawa Garuda Indonesia sebenarnya ada di tangan Pertamina. Bukan di perusahaan penyewa pesawat di Amerika atau Eropa.

Misalkan besok pagi Pertamina ambil keputusan: tidak mau lagi kirim bahan bakar ke Garuda. Langsung, semua pesawat Garuda tidak bisa terbang.

Maka saya mencoba memahami jalan pikiran Pertamina. Sebagai sebuah perusahaan. Mengapa Pertamina tetap kirim bahan bakar ke Garuda. Secara perusahaan, itu tidak mungkin dilakukan. Tidak masuk akal. Itu melanggar semua prinsip di sebuah perusahaan.

Di dalam neraca keuangan, piutang Rp 12 triliun itu masuk ke dalam laba. Tahun lalu Pertamina rugi. Lucu sekali. Bagaimana sebuah perusahaan yang mengalami kerugian punya tagihan begitu besar.

Tahun ini, di enam bulan pertama 2021, Pertamina sudah bisa laba Rp 13 triliun. Hebat sekali.

Tapi apakah berarti Pertamina punya uang Rp 13 triliun? Tidak. Dari laba Rp 13 triliun itu yang Rp 12 triliun masih nyangkut di Garuda.

Peraturan pajak sebenarnya juga melarang sebuah perusahaan memberi utang ke perusahaan lain seperti itu. Pertamina bukan lembaga keuangan yang boleh memberi pinjaman.

Maka bila Rp 12 triliun itu mewujud di dalam laba Pertamina, berarti Pertamina juga harus membayar pajak penghasilannya. Kalau besarnya pajak itu 30 persen, berarti Pertamina harus membayar pajak laba yang masih nyangkut itu sekitar Rp 3 triliun. Betapa ruginya Pertamina di transaksinya dengan Garuda itu. Atau Pertamina menjual bahan bakar ke Garuda dengan harga lebih mahal –memasukkan risiko ke dalam harga?

Tentu hanya Pertamina dan Garuda yang tahu.

Tapi mengapa Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Garuda?

Dugaan saya: ada perintah dari pemegang saham, pemerintah.

Kalau betul seperti itu, sebagai perusahaan, Pertamina tentu minta perintah tertulis. Tidak mungkin perintah lisan. Ini akan menjadi bagian dari dokumen keuangan.

Kalau dokumen perintah itu ada di tangan Pertamina, tentu itu baik bagi Pertamina. Misalkan, Garuda pada akhirnya ditutup. Berarti Garuda tidak bisa membayar utang Rp 12 triliun itu. Pertamina mungkin bisa menggunakan dokumen perintah tersebut untuk menagih langsung ke pemerintah.

Tentu Pertamina tidak harus menerima uang kontan. Bisa saja dalam bentuk potongan dividen. Artinya: Pertamina dianggap sudah setor dividen senilai piutang yang ada dokumennya itu.

Soal bahan bakar itulah, menurut pendapat saya, salah satu pertimbangan mengapa nama Pelita muncul sebagai calon pengganti Garuda.

Pelita adalah anak perusahaan Pertamina. Pesawat yang dimilikinya kecil-kecil. Hanya untuk ke daerah-daerah penghasil minyak.

Tentu Pelita akan cari sewaan banyak pesawat. Pelita bisa mencari pesawat yang sewanya tidak dititipi kepentingan pencari komisi.

Kalau pun kelak Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Pelita, perhitungan akuntansinya lebih mudah. Piutang Pertamina ke Pelita akan bisa langsung diputuskan di RUPS sebagai tambahan setoran modal. Itu yang tidak mungkin dilakukan Pertamina terhadap Garuda.

Dengan mengubah Pelita menjadi ''Garuda baru'' persoalan manajemen lebih mudah. Tidak punya beban masa lalu. Saat ini Pelita masih sangat langsing. Bisa cari pesawat yang lebih murah. Bisa cari tenaga yang lebih selektif. Asal penyakit lama Garuda tidak terulang di Pelita.

Catatan besarnya hanya satu: Pertamina menjadi punya anak perusahaan penerbangan besar. Dengan risiko besar. Padahal Pertamina baru saja di reorganisasi. Tiba-tiba saja harus punya anak perusahaan skala raksasa –di luar rencana.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya