Berita

Ilustrasi/Repro

Dahlan Iskan

Pilih Pelita

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 05:13 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

MENTERI BUMN memang cerdas: memilih Pelita sebagai pengganti Garuda Indonesia –kalau memang diperlukan.

Mungkin itu tidak perlu.

Garuda akan baik-baik saja –sepanjang Pertamina terus memberi bahan bakar.


Tapi bayangkanlah bila Anda menjadi direksi Pertamina. Bawahan Anda sudah membuat laporan: bahan bakar yang belum dibayar Garuda sudah mencapai Rp 12 triliun.

Bawahan Anda juga sudah membuat memo: apakah Pertamina akan terus mengirim BBM ke Garuda atau dihentikan?

Anda, sebagai direksi, pasti tidak akan mau lagi mengirim bahan bakar ke Garuda.

Kenyataannya Pertamina terus berbaik hati. Kalau bukan Pertamina tidak mungkin punya hati sebaik itu, mana ada perusahaan mau memberi pinjaman sampai Rp 12 triliun.

Maka nyawa Garuda Indonesia sebenarnya ada di tangan Pertamina. Bukan di perusahaan penyewa pesawat di Amerika atau Eropa.

Misalkan besok pagi Pertamina ambil keputusan: tidak mau lagi kirim bahan bakar ke Garuda. Langsung, semua pesawat Garuda tidak bisa terbang.

Maka saya mencoba memahami jalan pikiran Pertamina. Sebagai sebuah perusahaan. Mengapa Pertamina tetap kirim bahan bakar ke Garuda. Secara perusahaan, itu tidak mungkin dilakukan. Tidak masuk akal. Itu melanggar semua prinsip di sebuah perusahaan.

Di dalam neraca keuangan, piutang Rp 12 triliun itu masuk ke dalam laba. Tahun lalu Pertamina rugi. Lucu sekali. Bagaimana sebuah perusahaan yang mengalami kerugian punya tagihan begitu besar.

Tahun ini, di enam bulan pertama 2021, Pertamina sudah bisa laba Rp 13 triliun. Hebat sekali.

Tapi apakah berarti Pertamina punya uang Rp 13 triliun? Tidak. Dari laba Rp 13 triliun itu yang Rp 12 triliun masih nyangkut di Garuda.

Peraturan pajak sebenarnya juga melarang sebuah perusahaan memberi utang ke perusahaan lain seperti itu. Pertamina bukan lembaga keuangan yang boleh memberi pinjaman.

Maka bila Rp 12 triliun itu mewujud di dalam laba Pertamina, berarti Pertamina juga harus membayar pajak penghasilannya. Kalau besarnya pajak itu 30 persen, berarti Pertamina harus membayar pajak laba yang masih nyangkut itu sekitar Rp 3 triliun. Betapa ruginya Pertamina di transaksinya dengan Garuda itu. Atau Pertamina menjual bahan bakar ke Garuda dengan harga lebih mahal –memasukkan risiko ke dalam harga?

Tentu hanya Pertamina dan Garuda yang tahu.

Tapi mengapa Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Garuda?

Dugaan saya: ada perintah dari pemegang saham, pemerintah.

Kalau betul seperti itu, sebagai perusahaan, Pertamina tentu minta perintah tertulis. Tidak mungkin perintah lisan. Ini akan menjadi bagian dari dokumen keuangan.

Kalau dokumen perintah itu ada di tangan Pertamina, tentu itu baik bagi Pertamina. Misalkan, Garuda pada akhirnya ditutup. Berarti Garuda tidak bisa membayar utang Rp 12 triliun itu. Pertamina mungkin bisa menggunakan dokumen perintah tersebut untuk menagih langsung ke pemerintah.

Tentu Pertamina tidak harus menerima uang kontan. Bisa saja dalam bentuk potongan dividen. Artinya: Pertamina dianggap sudah setor dividen senilai piutang yang ada dokumennya itu.

Soal bahan bakar itulah, menurut pendapat saya, salah satu pertimbangan mengapa nama Pelita muncul sebagai calon pengganti Garuda.

Pelita adalah anak perusahaan Pertamina. Pesawat yang dimilikinya kecil-kecil. Hanya untuk ke daerah-daerah penghasil minyak.

Tentu Pelita akan cari sewaan banyak pesawat. Pelita bisa mencari pesawat yang sewanya tidak dititipi kepentingan pencari komisi.

Kalau pun kelak Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Pelita, perhitungan akuntansinya lebih mudah. Piutang Pertamina ke Pelita akan bisa langsung diputuskan di RUPS sebagai tambahan setoran modal. Itu yang tidak mungkin dilakukan Pertamina terhadap Garuda.

Dengan mengubah Pelita menjadi ''Garuda baru'' persoalan manajemen lebih mudah. Tidak punya beban masa lalu. Saat ini Pelita masih sangat langsing. Bisa cari pesawat yang lebih murah. Bisa cari tenaga yang lebih selektif. Asal penyakit lama Garuda tidak terulang di Pelita.

Catatan besarnya hanya satu: Pertamina menjadi punya anak perusahaan penerbangan besar. Dengan risiko besar. Padahal Pertamina baru saja di reorganisasi. Tiba-tiba saja harus punya anak perusahaan skala raksasa –di luar rencana.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya