Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net

Politik

Responsif dengan Tuntutan Publik, Kapolri Bisa Bawa Polri Dicintai Masyarakat

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 21:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Salah satunya, Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang.

Menurut Yosef, Jenderal Sigit sangat responsif menangkap tuntutan publik terkait kerja anak buahnya yang indisipliner.

Lebih lanjut, Yosef menjelaskan, respons cepat Kapolri itu berdampak pada turunnya kasus yang diadukan ke aparat kepolisian. Catatan Komnasham menyebutkan 571 kasus. Jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.


Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai merilis informasi pengaduan kasus di tiap tahun, tahun 2020 1.122 ksus, tahun 2020 1.272, tahun 2018 1.670 kasus. dan tahun 2017  1.652 kasus. Pigai merilis info pengaduan sampai tahun 2013.

"Angka-angka diatas telah terbukti menunjukan bahwa konsep Presisi Kapolri mengahadirkan rasa keadilan bagi masyarakat," demikian kata Yosef, Minggu (24/10).

Ia melihat, harapan pada institusi Polri makin kuat saat Kapolri cepat merespons tuntutan terkait kinerja anggota kepolisian yang melakukan kekerasan,melanggar aturan, dengan mengeluarkan Instruksi Kapolri tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021.

Surat Telegram dengan 11 point itu, menurut pria yang karib disapa Yos, salah satu isinya transparan dalam penegakan hukum dan tentu memperkuat demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia (HAM).

"Kita bisa lihat, intruksi Kapolri itu dipedomani, dijalankan di daerah dengan menindak dan memberhentikan anggota Polri yang melanggar etik," tandas Yos.

Lebih lanjut Yos mengataka bahwa Surat Telegram itu juga memperlihatkan Kapolri Listyo tidak bisa di intervensi oleh siapapun.

"Publik berharap, Kapolri konsisten dalam soal ini. Dengan demikian Kepolisian dicintai oleh masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya