Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Pakistan Siap Beri AS Akses Wilayah Udara Demi Basmi ISIS-K

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 14:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) dilaporkan hampir mencapai kesepakatan formal dengan Pakistan mengenai penggunaan wilayahnya untuk melakukan operasi militer dan intelijen di Afghanistan.

Dalam laporan CNN, Pakistan telah menyatakan keinginan untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) penggunaan wilayah udaranya dengan imbalan bantuan AS dalam upaya kontraterorisme dan bantuan dalam mengelola hubungan dengan India.

Meski begitu, mengutip sumber, negosiasi tetap berlangsung dan ketentuan perjanjian belum diselesaikan sehingga masih bisa berubah.


Saat ini, AS telah menggunakan wilayah udara Pakistan untuk mencapai Afghanistan untuk upaya pengumpulan intelijen yang sedang berlangsung. Namun sejauh ini tidak ada kesepakatan formal yang dapat memastikan akses berkelanjutan ke bagian penting wilayah udara yang diperlukan AS untuk mencapai Afghanistan.

Pemerintahan Joe Biden sendiri saat ini tengah berupaya untuk mengerahkan kekuatan dalam operasi kontraterorisme terhadap ISIS-K setelah angkat kaki dari Afghanistan.

Kendati begitu, dikutip India Narrative, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah berulang kali mengatakan dia tidak akan mengizinkan AS menggunakan wilayah udaranya untuk mengakses operasi kontraterorisme di masa depan di Afghanistan dan juga tidak akan mengizinkan serangan pesawat tak berawak di dalam Pakistan.

Sumber lain menyebut, perjanjian dibahas ketika para pejabat AS mengunjungi Pakistan, tetapi belum jelas apa yang diinginkan Pakistan atau berapa banyak yang akan AS berikan sebagai imbalannya.

Di samping itu, Presiden Joe Biden masih belum menelepon Perdana Menteri Khan.

Sejauh ini, belum ada reaksi dari pemerintah Pakistan dan rezim Taliban terkait laporan tersebut.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya