Berita

Lambang bendera Gerindra/Net

Politik

Aktivis Perempuan Tuntut DPP Gerindra Copot Kader yang Diduga Lakukan KDRT

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 18:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tindak Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, BK, membuat geram Front Aksi Mama-Mama Indonesia.

Front Aksi Mama-Mama Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP Partai Gerindra, menyampaikan tuntutan kepada Prabowo Subianto selaku ketua umum partai untuk menindak tegas kader tersebut.

BK diduga melanggar UU 23/2004 tentang KDRT pasal 44 dan pasal 45, yaitu melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan psikis kepada istrinya berinisial MM.


Tindakan tersebut telah dilaporkan istrinya ke Polda Jawa Timur dengan Laporan polisi No: LP/B/477. 01/IX/ 2021/SPKT POLDA JATIM tertanggal 2 September 2021.

BK juga telah menjalani pemeriksaan pada Jumat (10/9) di markas Polda Jawa Timur. Namun, hingga hari ini belum ada kejelasan atas kasus tersebut.

Karena itu, Front Aksi Mama-Mama Indonesia menunutut agar DPP Partai Gerindra mencopot BK, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga anggota aktif partai Gerindra.

Massa aksi berjumlah sekitar 100 orang ibu-ibu mendatangi kantor DPP Gerindra di Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, (22/10), melakukan aksi dengan long march dari kawasan ragunan menuju kantor DPP Gerindra.

Kordinator aksi, Vera K mengatakan bahwa pihaknya membawa tiga tuntutan kepada DPP Gerindra. Pertama, Prabowo diminta melakukan tindakan tegas dengan memecat BK.

Kedua, masa aksi menuntut agar DPP Gerindra dan Prabowo mencopot BK dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketiga, meminta Prabowo untuk jangan bermimpi menjadi pemimpin Indonesia jika gagal membina kader-kader partainya.

"Pembiaran terhadap salah satu kader partainya menjadi bukti bahwa Prabowo hanya pandai beretorika di depan publik dan gagal mengelola partainya sendiri," ujar Vera K dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).

Maka dari itu, Front Aksi Mama-Mama Indonesia menganggap kegagalan Prabowo membina kader partainya menunjukkan sikap yang tidak berpegang teguh pada asas Pancasila.

"Yaitu takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun hal ini hanya menjadi slogan-slogan pepesan kosong. Prabowo tidak mampu menjaga dan melindungi kaum perempuan," tuturnya.

"Ilusi dan ambisi Haji Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia menjadi ancaman bagi hak-hak perempuan di Indonesia," tambahnya.

Selain itu, anggota Front Aksi Mama-mama Indonesia, Eva K menambahkan bahwa laporan terhadap perbuatan BK juga sudah lama dilayangkan oleh istri kepada DPD Gerindra Jawa Timur pada 17 September yang lalu.

"Hanya saja sampai hari ini tidak ada kejelasan dan terkesan ditutup-tutupi oleh internal partai DPD Gerindra Jatim," katanya.

Bahkan, Front Aksi Mama-mama Indonesia juga menyinggung soal kader lain di Gerindra yang berperilaku genit kepada kaum perempuan.

Kegenitan para kader ini, kata Eva K, sudah menjadi rahasia umum yang tidak hanya dilakukan anggota parlemen tapi juga salah satu mantan menteri Gerindra, Edhy Prabowo.

"Yang terindikasi menjadi Sugar Daddy dengan memberikan sewa apartemen dan mobil mewah untuk sesprinya," imbuhnya.

Maka dari itu, Eva menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang tidak menghormati perempuan di dalam tubuh Partai Gerindra harus segera diatasi Parabowo.

"Ibu adalah pendidikan awal untuk anak, maka jangan pernah menjadikan wanita Indonesia sebagai komoditas, terutama komoditas sosial. Hal ini yang harus ditekankan kepada seluruh kader Partai Gerindra di Indonesia," tutup Eva K.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya