Berita

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong/Repro

Politik

Dirjen Informasi Kominfo Uraikan Langkah Strategis Tangkal Hoaks di Semua Platform Digital

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 14:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bahaya kabar bohong atau hoax yang semakin marak beredar di media sosial  ditangkal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan langkah-langkah strategis.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong menerangkan, langkah strategis yang pihaknya lakukan dimulai dari hulu hingga ke hilir, agar hoax bisa diberantas di semua platform digital.

"Dari hulu kita melakukan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks, menyebarkan hoaks," ujar Usman saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik bertajuk 'Hoaks, Kualitas Pers dan Hegemoni Media Sosial' pada Sabtu (23/10).


Kemudian di sisi tengah, Usman menyebutkan Kemekominfo memiliki Artificial Intelligence yang disebut AIS yang berfungsi menjaring hoax-hoax, termasuk konten negatif seperti pinjaman online ilegal, perjudian, hingga pornografi.

"Ada juga tim yang memantau 24 jam medsos dan platform. Lalu masyarakat juga boleh melaporkan kepada Kominfo ada aduankonten.id," imbuhnya.

Sementara untuk di sisi hilir, Kemkominfo melakukan langkah-langkah strategis mulai dari menguatkan kontra narasi, memblokir situs, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk memproses pelaku hoax.

"Misalnya, dalam kasus hoax tentang vaksin saja itu ada 1400 hoax. Itu nol yang dilakukan penegakan hukum. Semuanya hanya kita takedown. Kita bekerjasama dengan platform global. Kenapa? Karena yang bisa men-takedown ya mereka," tuturnya.

Usman menyatakan, pemerintah tidak bisa mentakedown situs yang menyebarkan hoax tanpa kerja sama dengan platform digital. Karena itu pihaknya membangun kerja sama dengan banyak platform digital untuk meminta mereka menurunkan konten yang tidak benar.

"Salah satunya yang terbaru Aktual TV, sudah di-takedown dari YouTube, itu atas permintaan pemerintah," demikian Usman.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya