Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mantan Perwira AS Soal Sikap Biden: Perlu Dana Miliaran Dolar untuk Bela Taiwan atas China, Amerika Tidak Punya Itu

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 11:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah pengamat ikut berkomentar terkait pernyataan terbaru Presiden AS Joe Biden soal komitmennya membela Taiwan jika mendapat serangan militer China.

Pengamat mengatakan kebijakan AS secara keseluruhan terhadap masalah Taiwan kini menjadi lebih jelas, dan bahwa China seharusnya tidak menafsirkan beberapa langkah AS yang mencari kerja sama dengan China sebagai tanda-tanda ketulusan.  

Para ahli percaya bahwa pernyataan Biden tidak boleh dilihat sebagai kesalahan lidah atau kecelakaan.


Mereka mengatakan China perlu mengintensifkan komunikasinya dengan AS dalam diplomasi. Dalam bidang militer, China harus sepenuhnya siap untuk intervensi taktis kepada AS.  

"AS sedang dalam proses terus-menerus mengklarifikasi kebijakan satu-China, termasuk beberapa yang disebut undang-undang terkait Taiwan yang disahkan di era Trump," kata Diao Daming, seorang profesor di Renmin University of China di Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Sabtu (23/10).

"Tidak peduli apa yang dikatakan Gedung Putih, tapi pernyataan Biden menggambarkan obsesi AS dengan Taiwan di mana para pembantunya yang lebih muda, termasuk anggota Kongres, tidak akan mundur," ujarnya.

Sinyal AS pada masalah terkait Taiwan masih kabur dan rumit. Beberapa politisi AS, kata pengamat, masih mempertimbangkan antara perlunya kerja sama dengan China atau akan mewarisi retorika yang populer selama era Trump.  

Scott Ritter, mantan perwira intelijen Korps Marinir AS, mengatakan kepada Global Times bahwa untuk memiliki hubungan militer yang berarti dengan Taiwan, AS harus mendirikan unit markas besar di Taiwan yang akan menelan biaya miliaran dolar hanya untuk mendirikannya.

"Selain itu, AS tidak memiliki pasukan yang tersedia untuk pergi ke Taiwan. Semua pasukan kami didedikasikan untuk NATO, untuk Timur Tengah," kata Ritter.

"Pada akhirnya, itu akan bermuara pada uang. Berapa banyak uang yang bersedia dikeluarkan Amerika Serikat untuk masalah Taiwan? Kami tidak memiliki uang yang tersedia. Itulah masalahnya," ujarnya.

Beberapa orang mengatakan saat ini Biden berada di bawah tekanan kaum konservatif domestik di AS, namun para ahli tidak sepenuhnya tidak setuju dengan perspektif ini.

"Jika kita membandingkan tekanan yang dihadapi Biden di dalam negeri atas pertanyaan Taiwan dan keputusan penarikan dari Afghanistan, sulit untuk mengatakan mana yang lebih besar. Tetapi di Afghanistan, Biden melakukan apa yang dia inginkan," kata Diao.

Tekanan domestik dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar bagi negara-negara untuk mendapatkan pengaruh di meja perundingan, kata Diao, seraya menduga bahwa retorika 'membela-Taiwan' ala Biden mungkin lebih didorong oleh keinginannya sendiri daripada tekanan oposisi.

Peran yang disebut oposisi mungkin untuk menunjukkan kepada Beijing bahwa ada banyak tekanan di dalam negeri, jadi dia Biden mengatakannya dengan kuat dan Beijing harus menerima ini.

Diao mengatakan saat ini Biden belum menunjukkan kekuatan dominan dalam menangani urusan dalam negeri AS. Tapi dia keras dalam urusan eksternal.

"Dia menganggap bahwa dia memiliki pengalaman yang kaya dalam hal ini. Jika dia memiliki target yang jelas, dia tidak akan dibatasi oleh apa yang disebut tekanan," kata Diao.  

Pada Kamis (21/10), Biden membuat pernyataan mengejutkan dengan secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap Taiwan, seolah mengakhiri ambiguitas strategis Washington soal kebijakan tentang pulau yang diklaim oleh China tersebut.

Ketika ditanya tentang apakah AS akan melindungi Taiwan jika China menyerang dalam pertemuan balai kota CNN pada Kamis malam, Biden mengatakan "Ya, dan AS memiliki komitmen untuk melakukan itu."   

Gedung Putih kemudian berusaha mengklarifikasi komentar Biden untuk menenangkan situasi, dengan mengatakan bahwa pempimpin 78 tahun itu tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kebijakan AS.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya