Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Berperan dalam Krisis Migran Ilegal, Belarusia Siap-siap Kena Sanksi Baru dari UE

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ancaman sanksi baru untuk Belarusia akan menjadi kenyataan dalam beberapa waktu ke depan. Saat ini, para pemimpin Uni Eropa (UE) telah berenbuk untuk mendukung sanksi baru terhadap negara itu untuk menekan Aleksandr Lukashenko agar menghentikan aliran migran ilegal.

Sejauh ini, UE menuduh bahwa aliran migran ilegal itu merupakan serangan hibrida yang sengaja dibuat oleh pemimpin Belarusia yang disebutnya 'pemimpin otoriter'.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa, Jumat (22/10), bahwa Lukashenko berperan atas aktivitas migrasi ilegal untuk membalas kekesalannya kepada Uni Eropa.
UE telah memberikan sanksi untuk Belarusia atas tindakan keras terhadap oposisi dan para pendemo setelah pemilihan presiden tahun lalu yang dianggap curang.

UE telah memberikan sanksi untuk Belarusia atas tindakan keras terhadap oposisi dan para pendemo setelah pemilihan presiden tahun lalu yang dianggap curang.

Kali ini, untuk kesalahan Belarusia atas krisis migran, UE akan meluncurkan sanksi barunya.

Ribuan migran ilegal, kebanyakan dari Timur Tengah, berusaha mencapai Eropa melalui rute Belarusia. Mereka menyeberang dari Belarus, ke negara tetangga, Lithuania dan Polandia, yang kemudian menciptakan krisis migran di perbatasan. Polandia dan Lithuania sampai harus menyatakan keadaan darurat di perbatasan mereka.

Para pengungsi ilegal itu 'dibantu' melintasi perbatasan ke Polandia dan Lithuania oleh aparat Belarusia, menurut para pemimpin Eropa. Mereka juga tidak mengingkari kemungkinan peran maskapai Belarusia, Belavia, dan akan memberikan sanksi juga terhadapnya

Para pemimpin Uni Eropa, dalam diskusi lima jam, dalam pernyataannya sepakat untuk terus melawan serangan hibrida yang sedang berlangsung yang diluncurkan oleh rezim Belarusia, termasuk dengan mengadopsi tindakan pembatasan lebih lanjut terhadap orang dan badan hukum, sejalan dengan pendekatan bertahap, sebagai hal yang mendesak, seperti dikutip dari Reuters.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya