Ilustrasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung/Net
Pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang awalnya memakai skema B to B (business to business) namun kemudian beralih menggunakan APBN masih terus menuai polemik.
Pakar ekonomi dari Bogor, Prof Didin Damanhuri mengatakan, biaya KCJB dari APBN sekira Rp 27 triliun tidak akan berkelanjutan. Bahkan, ia memprediksi balik modalnya akan lama.
"Kereta Cepat ini kan banyak saingannya. Kalau pakai jalur darat saja Jakarta-Bandung ditempuh hanya sekitar dua jam. Titik impasnya mungkin bisa sampai 10 tahun. Saya kira kalau yang ini tidak mungkinlah orang akhirnya disubsidi lagi oleh APBN," ucap Didin, kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (22/10).
Secara fiskal, terang Didin, Indonesia memiliki ancaman
unsustainable. Karena itu, keberlanjutan fiskal Indonesia akan dipertanyakan.
Sehingga, jika dipaksakan, proyek yang sangat kontroversial dan tidak pakai studi kelayakan matang tersebut akan mengganggu finansial, lingkungan, dan sosial.
"Saya melihat pengelolaan dana APBN-nya bermasalah, belum utang. Bahkan utang pemerintah sampai hari ini sudah mencapai Rp6.500 triliun," kata dia.
"Rinciannya utang BUMN Rp2.000 triliun, utang bekas BLBI dulu sudah mencapai Rp111 triliun. Jadi sebenarnya utang ini sudah mendekati 60 persen," paparnya.
Didin pun menilai, pemerintah tidak merencanakan dengan baik proyek KCJB. Pasalnya, APBN seharusnya dipakai untuk pembangunan lebih strategis dan
sustainable.
Bahkan, dirinya mempertanyakan terkait diplomasi dalam kerjasama investasi KCJB dengan China yang seperti tidak jelas arahnya.
"Nah ini akan bahaya, apalagi kontraktornya sendiri dari China. Dan karena pengalaman dalam proyek Kereta Cepat di berbagai Negara, kerjasama investasi dengan Cina ini selalu bermasalah sehingga ujungnya dapat membebankan dana APBN, yang awalnya B to B (business to business), dan sekarang malah didanai oleh APBN," jelasnya.
Lebih jauh, Didin berharap fiskal Indonesia dapat
sustainable, utang negara dibatasi, korupsi ditangani secara baik dengan undang-undang KPK lama, kemudian bantuan sosial dan skema insentif untuk pelaku UMKM serapannya harus 100 persen.
"Tapi faktanya sekarang tidak seperti itu. Makanya saya enggan untuk memberikan nilai bagus terhadap kinerja pemerintah sekarang ini," tandasnya.
