Utusan PBB: Myanmar Sudah Jatuh ke Perang Saudara, Sulit Kembali ke Demokrasi

Myanmar telah jatuh ke dalam perang saudara dan berpotensi menjadi lebih besar setelah kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu.

Situasi Myanmar saat ini sulit untuk kembali ke demokrasi, sehingga penting bagi dunia internasional mempertimbangkan sanksi terhadap junta.

Begitu yang dikatakan oleh utusan khusus PBB untuk Myanmar yang baru mengundurkan diri, Christine Schraner Burgener pada Kamis (21/10).

Setelah tiga setengah tahun menjabat, Burgener mengatakan sangat penting bagi negara-negara dan PBB untuk tidak menerima junta dan menekankan bahwa kehendak rakyat Myanmar berdasarkan pemilu dilindungi.

"Dalam terminologi hukum internasional, kami menggunakan konflik bersenjata internal, dan saya akan menggunakan terminologi ini sekarang," kata Burgener ketika ditanya perihal apakah situasi di Myanmar sudah masuk ke dalam perang saudara.

Dikutip Reuters, Burgener menyebut junta militer Myanmar tidak tertarik untuk berkompromi atau berdialog.

"Kesempatan untuk membantu mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi, reformasi demokrasi menyempit, dan oleh karena itu saya mendesak negara-negara untuk bertindak," tambahnya.

Sejauh ini, Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara lain telah menjatuhkan sanksi pada militer yang kudeta dan menindas para pengunjuk rasa pro-demokrasi.