Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Selasa lalu (12/10) dikritisi Ketua DPD KNPI Papua, Albertho Gonzalez Wanimbo (AGW). Menurutnya, smelter harusnya dibangun di tanah Papua.

"Persiden Jokowi harus meninjau kembali keputusan pembangunan (smelter) di Jawa Timur. Karena Papua harus mendapat asas manfaat dari pembangunan smelter itu sendiri. Emas dan tembaga dari Papua yang dihasilkan olah PTFI, jangan diolah di Gresik. Kalau boleh diolah di Papua," harap Albertho Wanimbo kepada wartawan di Kota Jayapura, Rabu (20/10).

AGW menambahkan, efek pembangunan smelter di Gresik hanya akan dirasakan di Pulau Jawa. Sedangkan Papua sebagai daerah penghasil komoditas disebutnya justru tidak menerima manfaat.

Ketika pembangunan dilakukan di Papua tentunya akan berdampak positif untuk masyarakat Papua. Seperti tenaga kerja di tanah Papua akan terserap serta jadi tambahakan pendapatan untuk daerah Papua dan masyarakat Papua.

“Jadi mengapa pembangunan smelter bukan di tanah Papua? Mohon bapak presiden Joko Widodo meninjau kembali keputusan itu," pinta AGW lagi.

Menurut AGW, pembangunan smelter di Gresik menunjukkan ketidakadilan pemerintah. Papua itu daerah kaya, ujar AGW, tapi jadi provinsi termiskin di Indonesia.

Dan ketika ada peluang ekonomi bagi Papua, justru ditarik ke Jawa, Papua juga butuh lapangan kerja dan banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam.

Dituturkan AGW,  smelter itu berfungsi untuk memurnikan tembaga dan menghasilkan katoda tembaga. Selain itu, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya.

"Yang mana akan menyerap tenaga kerja 40 ribu, yang semestinya itu tenaga kerjanya dari tanah Papua bukan di luar Papua, apalagi di Pulau Jawa," tutupnya.