BEM Nusantara menginginkan audensi langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan catatan evaluasi kepemimpinan dua tahun terakhir/RMOL
Selain memberi catatan evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, elemen mahasiswa BEM Nusantara menginginkan audensi langsung dengan Presiden Jokowi.
Koordinator pusat (Korpus) BEM Nusantara, Eko Pratama mengatakan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi terkait beberapa hal yang dikritisi.
Beberapa yang menjadi catatan diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian BUMN.
Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Ahmad Faruq menyampaikan bahwa tidak ada perkembangan berarti setelah dua tahun kinerja Jokowi-Maruf.
Faruq menjelaskan, sudah saatnya Presiden Jokowi bertatap muka langsung dengan elemen mahasiswa. Dengan begitu, Faruq meyakini Jokowi nantinya akan lebih peka melihat berbagai masalah di Indonesia.
“Di periode kedua genap dua tahun menjalankan roda pemerintahan. Namun, kami belum merasakan perubahan yang berarti. Jokowi saya rasa perlu untuk bertatap muka dengan mahasiswa agar bisa peka pada kondisi Indonesia saat ini,†terang Ahmad Faruuq kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (21/10).
Eko Pratama menyatakan pihaknya ingin audensi langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan beberapa catatan kritis BEM Nusantara. Catatan evaluasi itu diantaranya: perlu ada proses transformasi yang jelas dan konkrit di Kementerian BUMN.
Kedua, dijelaskan Eko adalah catatan di bidang pendidikan. Menurut BEM Nusantara, Nadiem Makarim perlu melakukan restrukturisasi kementeriannya. BEM Nusantara menginginkan orientasi dan tujuan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM) benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Selain itu, Kemdikbud Ristek segera serius untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan kondisi yang sudah sangat memungkinkan ini,†terang Koordinator Pusat, Eko Pratama.
Catatan ketiga, diungkapkan Eko, proses vaksinasi perlu dimassifkan kembali. Ia mencontohkan, promosi vaksin harus melibatkan semua pihak. Selain itu, Kemenkes harus memperkuat tenaga, fasilitas, dan penunjang kesehatan sendiri.
