Berita

Kuasa hukum DPP Demokrat, Heru Widodo (tengah) di Kantor Pengadilan Tata Usaha, Jakarta Timur/RMOL

Politik

Heru Widodo: AD/ART Demokrat Konsensus, Kalau Keberatan Bawa ke Mahkamah Partai

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 11:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat hadiri proses persidangan beragenda pemeriksaan ahli pada gugatan perkara nomor 154/G/2021/PTUN-JKT.

Dalam sidang gugatan ini, pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang berkedudukan sebagai penggugat, Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat, serta DPP Partai Demokrat selaku tergugat II intervensi.

"Hari ini kami akan mengikuti sidang pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh penggugat," ujar kuasa hukum DPP Demokrat, Heru Widodo di Kantor Pengadilan Tata Usaha, Jakarta Timur, Kamis (21/10).

Heru mengatakan, ada dua hal pokok yang akan dicermati pada proses pemeriksaan saksi ahli hari ini. Terutama, soal tenggat waktu pengajuan gugatan yang diajukan penggugat terkait Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020.

"Jadi isu hukum yang kami garis bawahi yang menjadi objek adalah kedua SK Menteri Kehakiman tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari (untuk diajukan gugatan keberatan)," katanya.

"Para penggugat ini adalah dulunya aktivis, pengurus aktif di DPC. Setidaknya mereka tidak bisa menghindar, mengatakan baru tahu sekarang. Jadi dari isi tenggang waktu ini akan menjadi titik krusial untuk kami pertanyakan," katauya.

Hal pokok kedua, lanjut Heru, adalah soal AD/ART yang seharusnya dipahami sebagai konsensus sebagai produk aturan internal. Menurutnya, kalaupun ada keberatan, maka harusnya diselesaikan di internal melalui Mahkamah Partai Demokrat.

"Kalau penggugat itu hadir dalam kongres 2020, ternyata di situ tidak ada keberatan, tentunya menjadi pertanyaan. Kenapa baru mempersoalkan sekarang? Itu kan konsensus," herannya.

Masih kata Heru, seluruh kader Partai Demokrat seharusnya paham bahwa Mahkamah Partai selalu memberi ruang untuk berdiskusi dan mengevaluasi segala macam aturan internal.

"Kalau pun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, UU Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut selesaikan di Mahkamah Partai," pungkasnya.

Populer

Survei IPE Catat Elektabilitas Prabowo-Gibran Mentok di 32,4 Persen Jelang Hari-H Pencoblosan

Sabtu, 10 Februari 2024 | 23:37

Pakar Koperasi: Saya Terima Tantangan Ichsanuddin Noorsy

Minggu, 11 Februari 2024 | 15:39

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Terkait Polemik BUMN, Ichsanuddin: Yang Ngomong Pasal 33 Belajar Dulu Deh!

Minggu, 11 Februari 2024 | 11:56

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Anggota DPRD Kabupaten Madiun Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Didominasi Petahana

Selasa, 13 Februari 2024 | 19:59

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

UPDATE

Soal Arah Politik PKB, Cak Imin: Kalau Amin Menang Kita di Pemerintahan

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:56

KPK akan Kembali Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:52

Perkuat Kerja Sama, Menhan Prabowo Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:34

Jawab Kabar AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Jokowi: Tunggu Besok

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:33

Ini Perbandingan Prestasi Prabowo dengan Anies di Bidang Kesehatan Selama Menjabat

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:22

Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Tak Berdasar dan Ganggu Stabilitas

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:20

PSU dan PSL di 7 Kabupaten/Kota di Jabar Harus Dilaksanakan Sebelum 24 Februari 2024

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:11

Mendagri Tito Klaim Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00

Iconnet Jateng Ramaikan Anniversary Klaten Runners

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:57

Minta Tidak Buru-buru Simpulkan Amin Keok di Jatim, Cak Imin: Tunggu Hasil Akhir

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:50

Selengkapnya