Berita

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Erfandi/RMOL

Hukum

Erfandi: Ketegasan Kapolri Tindak Oknum Pelanggar Aturan Harus Didukung Kepercayaan Masyarakat

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 21:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak oknum anggotanya yang melanggar aturan perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masrakat Indonesia.

Demikian kata pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Erfandi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (20/10).

Menurut Erfndi, beberapa kejadian yang dilakukan oknum aparat yang menciderai institusi Polri, harus menjadi momentum bagi Korps Bhayangkara itu untuk melakukan perbaikan menjadi lembaga yang tetap profesional dan transparan.

"Belajar dari kasus-kasus yang menimpa institusi Polri ini jadi momentum Polri untuk menjadikan lembaga ini tetap profesional dan akuntable," demikian kata Erfandi.

Pria yang saat ini sedang menempuh Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI) ini mengajak lapisan masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus yang menimpa anggotanya kepada institusi Polri.

Meski demikian, masyarakat tetap harus menjalankan fungsi pengawasannya agar aparat kepolisian lebih maksimal menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung warga negaranya.

"Ada mekanisme hukum yang sudah diatur untuk memproses kasus-kasus yang menimpa anggota Polri itu. Kita hormati proses hukum itu semua sekaligus kita mengawasi prosedurnya. Saya kira itu jauh lebih bijaksana," pungkas Erfandi.

Beberapa pekan ini Polri dilanda beberapa insiden, mulai dugaan oknum Kapolsek yang memperkosa anak tahanannya, oknum polisi yang memeriksa handphone warga dan diindikasikan melanggar aturan dan juga tindakan kekerasan berlebihan pada mahasiswa demonstran di depan kantor Bupati Tangerang, Banten.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya