Berita

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier/Net

Bisnis

Persoalkan Aturan Tax Amnesty di UU HPP, Fuad Bawazier: Orang Punya Bisnis Narkoba Bisa Aman

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 20:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat aturan bagi wajib pajak yang melakukan pengampunan pajak (tax amnesty) tidak boleh diungkapkan atau dideklarasikan sumber harta yang didapatnya.

Aturan ini dianggap membuka peluang bagi para pebisnis haram di Indonesia untuk menyetorkan pajaknya lantaran ingin aman dari tuntutan pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Begitu yang disampaikan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, dalam acara diskusi virtual yang digagas Gelora TV dengan tema "APBN di Tengah Himpitan Pajak dan Utang Negara", Rabu (20/10).


"Wajib pajak yang mendeklarasikan pengungkapan hartanya itu tidak boleh diselidiki, tidak boleh dijadikan bahan penyidikan, tidak boleh dijadikan tahan tuntutan pidana dan sebagainya. Sehingga sempurnalah," sindir Fuad Bawazier.

Dengan adanya tax amnesty, Fuad menduga para pebisnis haram seperti narkoba pun bisa menyetorkankan pajaknya, lantaran tidak diungkap dari mana dia mendapatkan uang yang cukup besar tersebut.

"Yang penting setoran pajak rajin, perolehan saya itu aman," imbuhnya.

Menurut Fuad, ada kejahatan keuangan lain yang akan menyetorkan pajaknya lewat tax amnesty dengan gampang, lantaran tidak tersentuh dari tuntutan pidana, perdata dan TUN.

Dia menambahkan, jika para peserta pengampunan pajak dibebaskan dari pidana maka akan terjadi seperti tax amnesty jilid pertama. Dia pun mengira tidak mudah untuk menaikkan tax ratio, karena pelaku pajak ini adalah kelas kakap yang ekonominya besar atau yang pebisnis yang belum tentu wajib pajak.

"Kayak pemain-pemain narkoba misalnya gede itu kan juga tidak bener-bener sudah wajib pajak. Karena orang kalau bisnis narkoba ditanya, mau enggak bayar pjak? Mau asal saya aman, saya akan bayar pajaknya enggak masalah, yang saya masalah adalah tifak amannya itu," ucapnya.

Sehingga kata Fuad, UU HPP ini yang tadinya diharapkan menjadi solusi tidak lazim dilegislasi, karena baginya tidak mungkin meluncurkan UU Pajak dalam keadaan ekonomi terpuruk.

"Yang punya kecenderungan memberatkan seperti ya tidak lazim. Kalau pajak itu ekonomi lagi baik, diluncurkanlah kebijakan pajak yang baru. Jadi jalannya menurut saya enggak tepat atau salah jalan," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya