Berita

Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Terjadi Ketidakadilan Ekonomi, Kebijakan Pemerintah Manjakan Orang Super Kaya

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 19:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ironis, negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti Indonesia, masih banyak rakyatnya yang miskin. Ini setidaknya terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2021 mencapai 27, 54 juta penduduk atau 10,14 persen populasi di Indonesia.

Lebih ironisnya lagi, di masa pandemi virus corona baru (Covid-19) justru harta kekayaan orang kaya dan super kaya di Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih memanjakan Orang Kaya dan Super Kaya di Indonesia.


Demikian disampaikan Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menjadi pembicara kunci atau Keynote Speaker dalam diskusi daring bertajuk "7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Ekonomi Meroket atau Nyungsep?" pada Rabu siang (20/10).

"Artinya, terjadi ketidakadilan pembangunan ekonomi di Indonesia," kata Gatot Nurmantyo.

"Mengapa demikian? Karena kehidupan ekonomi bangsa Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Jauh dari harapan mayoritas bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat 50 persen lebih dianggap miskin. Ada sebagian kecil masyarakat Indonesia bisa menjadi sangat kaya raya. Sangat kontras sekali," imbuhnya menegaskan.

Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan, jumlah rakyat miskin di Indonesia menurut data BPS pada Maret 2021 tercatat 27,54 juta penduduk atau setara 10,14 persen jumlah populasi.

Menurutnya, ini sangat luar biasa miris sekali dan perlu menjadi perhatian serius semua pihak.

"Tapi, ada yang lebih luar biasa lagi, pada Maret 2021 naik 1,1 juta jiwa penduduk miskin dibanding Maret 2020 karena danpak pandemi Covid-19," ungkapnya.

Di satu sisi, kata Gatot, memang benar bauwa pandemi dapat menurunkan pendapatan masyarakat, karena terjadi PHK di sejumlah perusahaan, kegiatan berhenti karena pembatasan sosial, sehingga membuat angka kemiskinan meningkat.

Tetapi di lain sisi, dan ini juga bisa menunjukkan bahwa kebijakan pandemi fiskal telah gagal menahan angka kemiskinan nasional.

"Mengapa demikian? Kegagalan kebijakan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk kaya dan super kaya di Indonesia justru meningkat selama pandemi ini," katanya.

Menurut data lembaga keuangan Credit Suisse, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta USD atau lebih yang tercatat sebanyak 171.740 orang pada tahun 2020.
Jumlah ini meningkat 61,69 persen dari jumlah pada tahun 2019 yang sebanyak 106.215 orang.

Selain itu, orang Super Kaya di Indonesia dengan kekayaan tercatat lebih dari 100 juta USD pada tahun 2020 sebanyak 417 orang atau meningkat 22,29 persen dari jumlah tahun 2019.

"Tentu saja sangat kontras dan ironis. Ini menunjukkan kebijakan mengurus fiskal gagal berpihak pada masyarakat umum dan penduduk miskin. Tetapi lebih memanjakan orang kaya dan super kaya," pungkasnya.

Adapun, narasumber dalam diskusi daring ini antara lain Direktur Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Chief Economist Institut Harkat Negeri Awalil Rizki dan Peneliti Indef Rusli Abdullah dan Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie Massardi.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya