Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun/Net

Politik

Anggap Pandemi Faktor Utama Utang Era Jokowi Menggunung, Komisi XI Golkar: Ini Ujian Bagi Para Pemimpin

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Besaran utang negara semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mengalami tren kenaikan yang cukup drastis. Hingga Agustus 2021, jumlahnya sudah menggunung hingga ke angka Rp 6.625,43 triliun.

Jika dibandingkan dengan akhir periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, yakni 2019, nilai utang negara masih bertengger di angka Rp 4.778 triliun, Namun sejak pemerintahan periode kedua efektif berjalan dan berbarengan dengan penyebaran Covid-19, utang negara naik drastis menjadi Rp 6.074,56.

Menanggapi persoalan utang tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber, dan nilainya cukup fantastis.


"Defisit (APBN), utang dan sebagainya apakah cuma Indonesia yang mengalami situasi ini? Tidak, semua negara mempunyai dampak yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ekonomi (kala) pandemi," ujar Misbakhun dalam diskusi virtual Gelora Talks bertajuk 'APBN di Antara Himpitan Pajak dan Utang Negara', Rabu (20/10).

Menurut politisi Partai Golkar ini, tidak fair jika nilai utang semasa pandemi dibandingkan dengan waktu sebelumnya pada rentang masa 7 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tentu ini akan menjadi situasi dan keadaan yang tidak adil," imbuhnya.

Karena itu dia menilai, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.

"Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenai kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya