Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Daya Beli Rakyat Terpukul karena Utang Pemerintah Sangat Besar

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 12:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Daya beli rakyat terpukul karena peredaran uang di masyarakat sedikit. Penyebabnya karena utang di era Presiden Joko Widodo semakin menggunung.

Begitu kata ekonom senior, Rizal Ramli (RR) saat siaran langsung di akun YouTube Dr. Rizal Ramli, Rabu siang (20/10).

Rizal Ramli mengurai bahwa di tahun 2020 pembayaran pokok utang saja mencapai Rp 400 triliun. Sedang untuk membayar bunga utang sebesar Rp 370 triliun. Sehingga total sekitar Rp 770 triliun habis untuk urus utang.


Buntutnya, pemerintah harus terus meminjam dengan bunga yang lebih tinggi.

“Hal ini memaksa Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara dimonitisasi utang itu, seolah-olah cetak uang," ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Kondisi demikian mengakibatkan pertambahan uang yang beredar dan kredit di masyarakat sangat kecil. Bahkan yang terjadi adalah bank, lembaga keuangan, orang kaya lebih senang membeli Surat Utang Negara (SUN) karena yield-nya 6,5 persen serta nol resiko.

"Berbeda sama Bank kalau kasih kredit sama nasabah. Margin gross saja 3 persen. Belum resikonya. Jadi kebanyakan lembaga keuangan, Bank, orang kaya, dan pensiun, dia berlomba-lomba membeli SUN, karena lebih aman, tidak ada resikonya," kata RR.

Akibat dari itu,pertambahan kredit tahun 2020 minus 3 persen. Sedangkan pada November 2021 kemarin, minus 1 persen.

Artinya, uang yang ada di masyarakat disedot oleh lembaga keuangan.

“Disedot untuk pada membeli surat utang negara, istilahnya ekonominya crowding out effect. Ini lah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat biasa hancur, bukan hanya karena Covid, nggak ada pendapatan, nggak ada pekerjaan, uang beredar sedikit sekali," jelas RR.

“Banyak ekonom nggak paham ini," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya