Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Daya Beli Rakyat Terpukul karena Utang Pemerintah Sangat Besar

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 12:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Daya beli rakyat terpukul karena peredaran uang di masyarakat sedikit. Penyebabnya karena utang di era Presiden Joko Widodo semakin menggunung.

Begitu kata ekonom senior, Rizal Ramli (RR) saat siaran langsung di akun YouTube Dr. Rizal Ramli, Rabu siang (20/10).

Rizal Ramli mengurai bahwa di tahun 2020 pembayaran pokok utang saja mencapai Rp 400 triliun. Sedang untuk membayar bunga utang sebesar Rp 370 triliun. Sehingga total sekitar Rp 770 triliun habis untuk urus utang.

Buntutnya, pemerintah harus terus meminjam dengan bunga yang lebih tinggi.

“Hal ini memaksa Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara dimonitisasi utang itu, seolah-olah cetak uang," ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Kondisi demikian mengakibatkan pertambahan uang yang beredar dan kredit di masyarakat sangat kecil. Bahkan yang terjadi adalah bank, lembaga keuangan, orang kaya lebih senang membeli Surat Utang Negara (SUN) karena yield-nya 6,5 persen serta nol resiko.

"Berbeda sama Bank kalau kasih kredit sama nasabah. Margin gross saja 3 persen. Belum resikonya. Jadi kebanyakan lembaga keuangan, Bank, orang kaya, dan pensiun, dia berlomba-lomba membeli SUN, karena lebih aman, tidak ada resikonya," kata RR.

Akibat dari itu,pertambahan kredit tahun 2020 minus 3 persen. Sedangkan pada November 2021 kemarin, minus 1 persen.

Artinya, uang yang ada di masyarakat disedot oleh lembaga keuangan.

“Disedot untuk pada membeli surat utang negara, istilahnya ekonominya crowding out effect. Ini lah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat biasa hancur, bukan hanya karena Covid, nggak ada pendapatan, nggak ada pekerjaan, uang beredar sedikit sekali," jelas RR.

“Banyak ekonom nggak paham ini," tutupnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Undip Pastikan Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual Meski Belum Terima Laporan Korban

Jumat, 19 April 2024 | 14:03

FBI Tuding Hacker Tiongkok Siapkan Serangan Dahsyat untuk Hancurkan Amerika

Jumat, 19 April 2024 | 13:51

Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDIP, Ono Surono: Kalau Ada Instruksi, Maju

Jumat, 19 April 2024 | 13:44

Kebakaran Ruko di Mampang Diduga Akibat Ledakan Kompresor

Jumat, 19 April 2024 | 13:27

Din Syamsuddin Ajak Massa Aksi Dukung MK Tegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Jumat, 19 April 2024 | 13:24

Saint Kitts dan Nevis Konsisten Dukung Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 19 April 2024 | 13:15

Hingga Jumat Siang Tak Kunjung Hadir di KPK, Gus Muhdlor Mangkir?

Jumat, 19 April 2024 | 13:10

Beda dengan Erick Thohir, Airlangga Minta BUMN Tidak Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel

Jumat, 19 April 2024 | 13:00

Lion Air Group: Dua Penyelundup Narkoba Karyawan Pihak Ketiga

Jumat, 19 April 2024 | 12:55

Dukung Optimalisasi Pengawasan Pemilu, PAN-RB Tambah Formasi ASN Bawaslu

Jumat, 19 April 2024 | 12:50

Selengkapnya