Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Daya Beli Rakyat Terpukul karena Utang Pemerintah Sangat Besar

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 12:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Daya beli rakyat terpukul karena peredaran uang di masyarakat sedikit. Penyebabnya karena utang di era Presiden Joko Widodo semakin menggunung.

Begitu kata ekonom senior, Rizal Ramli (RR) saat siaran langsung di akun YouTube Dr. Rizal Ramli, Rabu siang (20/10).

Rizal Ramli mengurai bahwa di tahun 2020 pembayaran pokok utang saja mencapai Rp 400 triliun. Sedang untuk membayar bunga utang sebesar Rp 370 triliun. Sehingga total sekitar Rp 770 triliun habis untuk urus utang.


Buntutnya, pemerintah harus terus meminjam dengan bunga yang lebih tinggi.

“Hal ini memaksa Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara dimonitisasi utang itu, seolah-olah cetak uang," ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Kondisi demikian mengakibatkan pertambahan uang yang beredar dan kredit di masyarakat sangat kecil. Bahkan yang terjadi adalah bank, lembaga keuangan, orang kaya lebih senang membeli Surat Utang Negara (SUN) karena yield-nya 6,5 persen serta nol resiko.

"Berbeda sama Bank kalau kasih kredit sama nasabah. Margin gross saja 3 persen. Belum resikonya. Jadi kebanyakan lembaga keuangan, Bank, orang kaya, dan pensiun, dia berlomba-lomba membeli SUN, karena lebih aman, tidak ada resikonya," kata RR.

Akibat dari itu,pertambahan kredit tahun 2020 minus 3 persen. Sedangkan pada November 2021 kemarin, minus 1 persen.

Artinya, uang yang ada di masyarakat disedot oleh lembaga keuangan.

“Disedot untuk pada membeli surat utang negara, istilahnya ekonominya crowding out effect. Ini lah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat biasa hancur, bukan hanya karena Covid, nggak ada pendapatan, nggak ada pekerjaan, uang beredar sedikit sekali," jelas RR.

“Banyak ekonom nggak paham ini," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya