Berita

Demonstrasi menentang penyelidikan Hollywood Ten yang membatasi gerak para pekerja film pada 1947/Net

Histoire

Hollywood Ten 1947, Daftar Hitam Industri Hiburan Paling Glamour yang Terkait dengan Dugaan Komunis

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 07:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sekelompok pekerja film masuk dalam daftar hitam Hollywood karena dicurigai bagian dari komunis. Mereka, yang disebut sebagai 'The Hollywood Ten', dituduh menggunakan posisi keartisan mereka di Hollywood untuk menyebarkan pandangan komunis.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II (1939-1945), Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam persaingan militer dan politik yang tegang yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Meskipun AS dan saingan komunisnya jarang saling berhadapan secara langsung, mereka berdua berusaha untuk memperluas pengaruh mereka dan mempromosikan sistem pemerintahan mereka di seluruh dunia.

Sejumlah orang Amerika percaya bahwa keamanan negara mereka bergantung pada pencegahan penyebaran komunisme, dan sikap ini menciptakan suasana ketakutan dan kecurigaan di banyak bagian negara.


Termasuk juga kecurigaan terhadap aksi para pekerja film yang diketahui kerap menyusupkan pesan-pesan komunisnya.

Industri film Hollywood bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mendukung kampanye informasi tujuan perangnya. Setelah deklarasi perang terhadap Jepang, pemerintah membentuk Biro Urusan Film untuk mengoordinasikan produksi fitur hiburan dengan tema dan pesan patriotik yang meningkatkan moral tentang "cara hidup Amerika", "sifat musuh dan sekutu", "tanggung jawab sipil di terhadap tanah air", dan kekuatan tempur itu sendiri.

Pada 20 Oktober 1947, Red Scare yang terkenal kejam mulai beraksi di Washington, ketika komite Kongres mulai menyelidiki pengaruh Komunis di salah satu komunitas terkaya dan paling glamor di dunia: Hollywood.

The Red Scare adalah histeria atas ancaman yang dirasakan oleh Komunis di AS selama Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang meningkat pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Komunis sering disebut sebagai 'Merah' karena kesetiaan mereka pada bendera merah Soviet.

Di Washington, pengawas konservatif bekerja untuk menyingkirkan komunis di pemerintahan sebelum mengarahkan pandangan mereka pada dugaan 'Merah' di industri film yang terkenal liberal.

Dalam penyelidikan yang dimulai pada Oktober 1947, Komite Kegiatan House Un-Amerika ( HUAC) menyelidiki sejumlah saksi terkemuka dengan pertanyaan blak-blakan, “Apakah Anda atau pernah menjadi anggota Partai Komunis?”

Entah karena patriotisme atau ketakutan, beberapa saksi, termasuk sutradara Elia Kazan, aktor Gary Cooper dan Robert Taylor, serta aktor studio Walt Disney dan Jack Warner, memberikan sejumlah nama rekan-rekan yang mereka curigai sebagai komunis.

HUAC kemudian memanggil nama-nama itu dan menekannya dengan sejumlah pertanyaan di pengadilan.

Namun, 10 orang, yang terdiri dari sutradara dan penulis, menolak untuk menjawab pertanyaan apa pun, sesuai dengan hak mereka berdasarkan Amandemen Pertama. Mereka bahkan secara terbuka mengecam taktik yang digunakan HUAC selama penyelidikan.

Pada 1948, sepuluh orang itu kedapatan menghina Kongres dan menghalangi penyelidikan. Akhirnya pengadilan menjebloskan mereka ke penjara dan memberi denda masing-masing sebesar 1.000 dolar AS.

Buntut dari peristiwa itu, The Hollywood Ten masuk dalam daftar hitam sehingga mereka tidak bisa bekerja di Hollywood. Namun, banyak dari penulis Hollywood Ten terus memproduksi skenario dengan nama samaran. Dalton Trumbo misalnya, ia menggunakan nama samaran Robert Rich untuk naskah "The Brave One" yang meraih Academy Award untuk Skenario Terbaik pada tahun 1957, seperti dikisahkan oleh laman GCS History.

Setelah kasus itu, jumlah orang di Hollywood yang diselidiki sebagai komunis bertambah dan begitu pula daftar hitamnya. Semua yang terdaftar tidak lagi dapat bekerja di industri hiburan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya