Berita

Para pengunjuk rasa merantai diri mereka ke pagar yang mengelilingi markas Penjaga Perbatasan Polandia pada Agustus 2021 untuk memprotes penolakan pemerintah untuk membiarkan sekelompok migran ilegal masuk/Net

Dunia

Polandia Bersusah Payah Menahan Arus Migran Ilegal, Ratusan Warganya Malah Protes dan Dukung Pengungsi

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 15:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Warga Polandia menunjukkan protesnya atas kekerasan aparat terhadap para pengungsi. Mereka berdemonstrasi di kota-kota besar, seperti Warsawa dan Krakow, menyerukan agar ada perlakuan yang lebih baik terhadap para pengungsi.

Aksi yang berlangsung pada Minggu (17/10) terjadi di tengah upaya pemerintah Polandia menahan laju migran yang semakin membludak dan krisis migran di perbatasan Polandia dengan Belarusia semakin mengkhawatirkan.

Para pengungsi banyak yang berasal dari Timur Tengah dan beberapa negara lainnya. Mereka berupaya memasuki Eropa melalui jalur Belarusia, dan itu berarti membawa dampak yang sangat serius di perbatasan Belarusia dan Polandia.


Pemerintah Polandia telah memperkenalkan langkah-langkah keras untuk membendung aliran migran ilegal yang menyusup ke negara itu.

Namun, tindakan itu dianggap tidak berperikemanusiaan oleh warga mereka sendiri.

Di ibukota, Warsawa, para demonstran meneriakkan "hentikan penyiksaan di perbatasan" saat mereka berkumpul di depan Sejm, majelis rendah parlemen, seperti dilaporkan Euro News.

Peserta demonstrasi menyerukan diakhirinya deportasi dan menuduh pemerintah menggunakan kekerasan yang lebih di sepanjang perbatasan Polandia dengan Belarus.

Aksi serupa ini juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di mana para demonstran mengikat diri mereka di kawat berduri sebagai aki protes karena pemerintah melarang pengungsi ilegal masuk Polandia.

Ini menjadikan pemerintah berada di posisi yang sulit. Di satu sisi mereka harus menahan laju migran ilegal yang semakin tidak terbendung dan menciptakan krisis di perbatasan, di sisi lainnya mereka dihadang dengah  undang-undang hak asasi manusia.

Warsawa telah mengumumkan keadaan darurat di perbatasan dengan Belarus dan sedang membangun pagar perbatasan berduri setinggi 2,5 meter secara permanen karena krisis terbaru yang terlihat di sana.

Tentara Polandia terus mengerjakan pagar perbatasan kawat berduri sepanjang 2,5 meter yang Warsawa ingin secara permanen membentengi perbatasan dengan Belarus.

Polandia juga menghadapi kritikan dari negara Eropa lainnya. Pihak berwenang Jerman telah mengeluhkan membanjirnya migran ilegal melalui "rute Belarusia", memperkirakan bahwa arus migran yang tiba melalui Polandia dan Belarusia telah melonjak dengan lebih dari 4.300 pendatang ilegal ke negara itu sejak Agustus.

Mereka mengatakan sebagian besar migran tidak berdokumen yang tiba melalui 'rute Belarusia' berasal dari Irak, Suriah, Yaman, dan Iran.

Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski mengatakan negara itu membutuhkan "penghalang yang kokoh dan tinggi yang dilengkapi dengan sistem pengawasan dan detektor gerakan."

Parlemen Polandia pekan lalu juga mengamandemen undang-undang yang mengizinkan komandan unit penjaga perbatasan lokal untuk mengusir orang yang memasuki negara itu secara ilegal.

Namun, Organisasi pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mengatakan tindakan itu merusak hak dasar orang untuk mendapatkan suaka dan bertentangan dengan Konvensi Pengungsi PBB.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya