Berita

Pengamat politik yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio/Net

Politik

Dua Tahun Jokowi-Maruf: Penanganan Covid-19 Sudah Oke, tapi Aksi Represif Memperburuk Catatan

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebebasan Berpendapat Ternodai Dengan Aksi Smackdown Aparat, Hensat : Ini Akan Memperburuk Catatan Kepemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Kinerja bidang politik dan keamanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama dua tahun terakhir masih mendapat rapor buruk dari masyarakat.

Pasalnya, masyarakat mulai gelisah dengan aksi represif aparat penegak hukum terhadap mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi.


Pengamat politik Hendri Satrio menyampaikan, dengan adanya tindakan kekerasan yang ditonjolkan aparat penegak hukum, daftar kelam kepemimpinan Jokowi-Maruf ke depan akan bertambah.

"Terlebih lagi adanya berbagai kritikan kebebasan berpendapat. Dan baru-baru saja diakhiri dengan (aksi) smack down (banting) aparat kepada mahasiswa itu tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/10).

Namun begitu, pendiri lembaga survei KedaiKopi ini masih mencatat kinerja positif di pemerintahan Jokowi-Maruf. Yaitu, dalam hal penanganan pandemi Covid-19 pemerintah berhasil menekan sebaran virus, dan bahkan diakui negara-negara lain di dunia.

"Jadi kalau kemudian ditanya apakah positif (atau) negatif (kinerja 2 tahun pemeirntah Jokowi-Maruf), yang jelas positif adalah penanganan Covid-19 ini harus diapresiasi, karena Indonesia salah satu yang terbaik, dalam penanganan," imbuhnya.

Meski di awal tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tergagap-gagap dalam menghadapi Covid-19 lantaran sempat denial, pada akhirnya bisa optimal menekan penyebaran pandemi Covid-19 dengan berbagai cara yang salah satunya vaksinasi dan protokol kesehatan secara ketat.

Namun menurut sosok yang kerap disapa Hensat ini, hal tersebut perlu diwaspadai dan dijaga dengan baik oleh pemerintah, agar Indonesia tidak terjebak pada gelombang ketiga ancaman virus mematikan dari Wuhan tersebut.

"Yang paling penting jangan sampai kemudian lengah, dan akhirnya terbuka penanganan Covid-19 kadi los-losan, kayak kemaren selebram yang lari itu harus segera ditindak, sehingga jadi contoh masyarakat bahwa tidak ada perlakuan istimewa untuk penanganan Covid-19,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya