Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi/Net
ASEAN telah memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak. Alih-alih, ASEAN hanya akan mengundang wakil Myanmar pada level non-politis.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakna, keputusan tersebut sudah tepat dan tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan pada Myanmar.
"Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat," ujarnya dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta pada Senin (18/10).
Keputusan untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar merupakan hasil pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober.
Keputusan didasarkan atas tidak adanya perkembangan signifikan dalam implementasi lima poin konsensus yang telah disepakati junta dan ASEAN pada April untuk menghentikan krisis di Myanmar.
"Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan di dalam implementasi lima poin konsensus," kata Retno.
"Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar," tambahnya.
Selain itu, keputusan tersebut juga diambil atas pertimbangan untuk menghormati
non-interference, serta prinsip-prinsip lain di dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi,
good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional, seta memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.
"Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan.
Safety and wellbeing rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia," pungkasnya.
