Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Temuan Lab 45, Publik Mulai Bicarakan Jokowi Mundur karena Omnibus Law

MINGGU, 17 OKTOBER 2021 | 19:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Laboratorium 45 melakukan kajian komprehensif terkait dengan isu-isu terkini yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat untuk memberikan gambaran kepada pemerintah melalui analisis pandangan masyarakat terkait kinerja pemerintah.

Peneliti Lab 45 Iis Ginarsah memaparkan percakapan masyarakat di sosial media dan media daring ada kecenderungan dua isu. Namun, di bulan oktober 2020 percakapan masyarakat cukup tinggi. Sebab, saat itu mencuat isu Omnibus Law Cipta Kerja.

“Bulan Oktober paling tinggi karena berkaitan dengan pemberitaan soal Omnibus Law, ada soal demo, dan protes dari kelompok buruh dan beberapa kelompok lainnya di bulan oktober, yang menyebabkan lonjakan yang sangat tinggi dalam percakapan di medsos. Itu kalau dilihat percakapannya ada 7 juta percakapan, di Oktober 2020,” kata Iis.

Kemudian, yang dikategorikan sentimen noise atau negatif berkaitan dengan pelaksanaan PPKM hingga adanya demo tolak PPKM yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan buruuh.

“Dan ditambah dengan data percakapan akibat dari yang memperbincangkan terhadap insiden-insiden kekerasan dalam konteks penegakkan PPKM ditambah lagi ada masyarakat agar Jokowi mundur,” imbuhnya.

Jika dalam konteks sentimen negatif, dijelaskan Iis, di sosial media dan media daring secara umum cenderung kebanyakan sentimen negatif. Meski demikian, pandangan positif terhadap pemerintah cukup banyak.

“Bulan April itu ada beberapa insiden terutama terkait insiden tenggalamnya kapal selam TNI ditambah lagi dengan ada beberapa percakapan yang cenderung mendukung posisi pemerintah dalam menanggulangi ancaman KKB di Papua,” tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya