Berita

Lambang Celeng Berjuang yang disebut-sebut pendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden/Net

Politik

DPP PDIP Mulai Gerah dengan Manuver Kader-kader Celeng

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dukungan dari kader PDI Perjuangan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus muncul. Setelah Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, kini disusul oleh Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbago.

Mereka sejalan dengan kader-kader yang dianggap Celeng lantaran mendukung Ganjar Pranowo, meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bersikap.

Terkait hal ini, membuat DPP PDIP gerah, dan rencananya akan memanggil kader-kader celeng yang telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Salah satunya yang akan dipanggil ialah Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo.


Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, pemanggilan untuk mengklarifikasi ada deklarasi itu. Pasalnya, deklarasi itu disrespon pernyataan keras Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyebut kader yang deklarasi dengan sebutan 'celeng'.

Pernyataan Bambang Wuryanto, dikatakan Komarudin, membuat Albertus Sumbogo tersinggung hingga menjadi polemik baru di internal PDIP.

"Kita paham dia (Albertus) ada ketersinggungan soal bahasa celeng. Ya sudah harus dipisahkan antara ketersinggungan sesama kader dengan kepentingan partai yang lebih besar," ujar Komaruddin kepada wartawan, Sabtu (16/10).

Komaruddin mengingatkan, agar semua kader di semua tingkatan untuk disiplin. Termasuk juga disiplin berbicara supaya tidak ada ketersinggungan antar kader PDIP.

"Tertib disiplin itu termasuk dalam hal berbicara di meja, supaya jangan terjadi ketersinggungan antara kader satu sama yang lain. Makanya ini hanya soal salah faham atas kata-kata yang tidak pantas disampaikan," terangnya.

Terkait deklarasi dukungan capres kepada Ganjar, Komarudin memastikan Albertus tidak dikenakan sanksi. Hanya saja, dia diingatkan untuk mengikuti keputusan Kongres bahwa keputusan mengenai capres-cawapres berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Belum beri sanksi, masih diingatkan kembali saja. Kembali keputusan kongres yang kita buat bersama-sama, keputusan kongres itu kan keputusan tertinggi partai," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya