Berita

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi/Repro

Politik

Pinjol Ilegal Ternyata Sudah Diadukan Tiga Tahun Lalu, Tapi Tak Digubris

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 12:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aduan mengenai pinjaman online (Pinjol) ilegal ternyata sudah dilaporkan masyarakat kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak tiga tahun terakhir.

Hal tersebut disampaika Ketua YLKI, Tulus Abadi dalam diskusi daring bertajuk 'Jerat Pinjol Ilegal Bikin Benjol' pada Sabtu siang (16/10).

"Sentilan presiden agak terlambat, karena fenomena ini sudah sejak tiga tahun terakhir. Pengaduan ke YLKI 70 persen dominan itu Pinjol Ilegal," kata Tulus Abadi.


Puluhan aduan tersebut pun telah ditindaklanjuti YLKI dengan meneruskan kepada pemerintah. Namun sayang, hingga kini tidak ada respons dari pemerintah dan pihak terkait.

"Aduan sudah kami sampai ke mana-mana, tetapi tidak ada follow up yang memadai sehingga mewabah seperti halnya pandemi," lanjut  Tulus Abadi.

Atas dasar itu, Tulus menyayangkan sikap pemerintah yang lamban mengantisipasi adanya pinjol ilegal yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

"Ketika pemerintah membuka keran ekonomi digital, pemerintah kurang mengantisipasi baik dari sisi infrastruktur kebijakan dan juga aspek sosiologis masyarakat," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya