Berita

Megawati Soekarnoputri saat dilantik sebagai Ketua Pengarah BRIN oleh Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Megawati Ditunjuk Ketua Pengarah BRIN "Mendung" bagi Dunia Riset Nasional

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 19:11 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan riset dan Inovasi nasional (BRIN) masih menjadi sorotan.

Banyak pihak khawatir karena lembaga yang seharusnya sarat dengan nilai ilmu pengetahuan tetapi pengarahnya diketuai oleh seorang politisi.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan bahwa penunjukan Megawati sebagai ketua tim pengarah BRIN tidak tepat. Pria yang juga akademisi Unas itu memiliki tiga basis argumentasi.

Pertama: ketua dan tim pengarah BRIN sejatinya ditempati oleh anak bangsa yang memiliki kepakaran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, sebagai pengarah dia memiliki kapasitas dalam riset yang dibuktikan dengan riwayat yang teindeks secara nasional dan internasional.

"Kapasitas tersebut bisa dilacak di Sinta dan ataupun google scholar," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (15/10).

Yang kedua, dijelaskan Andi, posisi pengarah BRIN seharusnya tidak ditempati oleh politisi. Alasannya, agar riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik dan politisi.

Argumentasi ketiga, Megawati sebelumnya sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dalam pandangan Andi, rangkap jabatan yang diemban oleh Megawati itu menunjukkan amburadulnya tata  kelola negara.

Apalagi, Presiden Joko Widodo dulu sangat membenci seseorang merangkap jabatan.

"Dua jabatan publik dipegang orang yang sama diwaktu yang sama,  padahal dulunya Jokowi pernah ‘membenci’ rangkap rangkap jabatan namun kini ‘janji tersebut tidak terealisasi," demikian catatan Andi.

Seharusnya, iklim akademis yang justru marak pemberian gelar kehormatan dan jabatan akademis harusnya cukup unntuk mengingatkan elite negeri ini untuk segera menghentikan praktik politisasi.

"Dunia akademik sebagai akibat ‘obral’ murah anugerah gelar akademik kehormatan, kini menanti datangnya mendung baru di dunia riset nasional," pungkas Andi.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya