Oknum polisi membanying seorang mahasiswa saat demonstrasi di depan Kantor Bupati Tangerang/Repro
Aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam mengamankan mahasiswa demonstran di Tangerang menuai polemik di kalangan masyarakat.
Meski sudah meminta maaf, banyak kalangan berpendapat hal tersebut tidak bisa selesai hanya lewat minta maaf semata.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usmad Hamid. Ia berpendapat penggunaan kekuatan aparat kepolisian secara berlebihan tidak bisa diselesaikan dengan meminta maaf.
"Membanting seorang peserta aksi damai seperti yang terlihat dalam rekaman video jelas merupakan penggunaan kekerasan yang berlebihan. Pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf saja,†tegas Usman lewat keterangan tertulisnya, Jumat (15/10).
Menurutnya, pihak berwenang dalam hal in propam Polri harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh, independen dan tidak memihak dengan menggunakan bukti-bukti hasil investigasi.
“Dengan begitu, pelaku harus diadili di pengadilan umum yang adil dan terbuka bagi masyarakat,†imbuhnya.
Usman menambahkan, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat ini bukan sesuatu yang terjadi sekali.
Sebelumnya, saat rangkaian demonstrasi terhadap revisi UU Otsus Papua yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus lalu, Amnesty International menemukan bukti-bukti penggunaan kekuatan secara berlebihan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa.
“Sementara selama rangkaian demonstrasi Tolak Omnibus Law pada bulan Oktober 2020, Amnesty juga mencatat ada setidaknya 402 dugaan kasus kekerasan polisi di 15 provinsi. Kejadian-kejadian seperti ini akan terus berulang jika setiap insiden dianggap selesai dengan permintaan maaf atau sanksi administratif saja,†katanya.
"Jika Polri ingin dilihat masyarakat sebagai institusi humanis, maka pelaku harus melalui proses hukum yang adil, dan langkah-langkah nyata harus diambil untuk mencegah kejadian serupa,†demikian Usman.
