Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Ist

Politik

Empat Tahun Menjabat, Anies Baswedan: Tolong, Tunjukkan Mana Kebijakan Gubernur yang Radikal

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Label radikal dan ekstrem yang sempat dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hanya ditanggapi santai oleh sang gubernur.

Saat ini, yang dilakukan Anies hanya ingin fokus bekerja untuk menuntaskan semua janjinya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi saya tidak mau jawab, tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrem, enggak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan berjalan waktu," kata Anies diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (15/10).


Tak terasa, masa jabatan Anies Baswedan kini tinggal satu tahun sejak dilantik Presiden Joko Widodo bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10).

"Sekarang bulan ini sudah 4 tahun. Jawabannya begini: Tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI?" tantang Anies Baswedan.

"Tolong tunjukan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI? Tolong tunjukan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya? Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu!" tegas Anies.

Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap mendapat bullyan hingga fitnah. Namun hal tersebut tidak lantas membuat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melaporkan lawan politiknya agar diproses secara hukum.

Orang nomor saat di Jakarta itu justru memilih merangkul dan mengedepankan kolaborasi dalam membangun ibukota.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya