Pakar hukum dan politik Universitas Nasional, Saiful Anam/Net
Pembiayaan pembangunan jalan tol yang digenjot semasa Presiden Joko Widodo memimpin tak lantas membuat puas masyarakat.
Menyusul kebijakan divestasi tol PT Waskita Karya yang ramai diperbincangkan publik, masyarakat mulai menakar-nakar seberapa baik pelayanan yang dilakukan pengelola pengguna jalan bebas hambatan ini.
Dalam diskusi series Tanya Jawa Cak Ulung yang diselenggarakan
Kantor Berira Politik RMOL, pakar hukum dan politik Universitas Nasional, Saiful Anam, menyampaikan persepsi masyarakat mengenai pelayanan jalan tol oeh perusahaan plat merah.
Menurut Saiful Anam, hampir setiap tahun Indonesia mengalami kenaikan tarif tol dengan alasan inflasi ataupun merugi. Padahal katanya, banyak masyarakat yang menggunakan jasa jalan tol setiap harinya dengan jumlah yang fantastis.
Saiful Anam menilai, jika pemerintah kerap menaikkan tarif jalan tol maka bisa dikatakan bahwa negara telah gagal mengelola jalan tol untuk hal sosial bagi masyarakat.
"Kalau kemudian itu terus menerus terjadi, maka kita harus berkesimpulan bahwa negara sebenarnya gagal dalam hal mengelola tarif jalan tol ini," kata Saiful Anam dalam diskusi virtual bertajuk 'Untung Buntung Divestasi Jalan Tol' ini pada Kamis (14/10).
Saiful Anam mengaku tidak pernah mendengar ada keuntungan dari investasi jalan tol selama ini. Pemerintah justru kerap menaikkan tarif jalan tol setiap tahun yang berdampak pada menurunnya penggunaan jalan tol oleh masyarakat.
"Saya belum pernah mendengar bahwa terdapat tarif jalan tol atau penguasaan jalan tol yang sifatnya yang bersifat untung. Itu belum saya dengar, meskipun kita harus tetap sepakat bahwa jalan tol ini harus bisa berfungsi sebagai sosial," ujarnya.
"Tidak ada menteri maupun BUMN manapun yang dapat dikatakan berhasil dalam hal mengelola jalan tol ini. Karena, setiap tahun seperti naik," tutupnya.
