Berita

Pakar hukum dan politik Universitas Nasional, Saiful Anam/Net

Politik

Tarif Naik Setiap Tahun, Saiful Anam: Negara Gagal Mengelola Jalan Tol

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 19:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembiayaan pembangunan jalan tol yang digenjot semasa Presiden Joko Widodo memimpin tak lantas membuat puas masyarakat.

Menyusul kebijakan divestasi tol PT Waskita Karya yang ramai diperbincangkan publik, masyarakat mulai menakar-nakar seberapa baik pelayanan yang dilakukan pengelola pengguna jalan bebas hambatan ini.

Dalam diskusi series Tanya Jawa Cak Ulung yang diselenggarakan Kantor Berira Politik RMOL, pakar hukum dan politik Universitas Nasional, Saiful Anam, menyampaikan persepsi masyarakat mengenai pelayanan jalan tol oeh perusahaan plat merah.


Menurut Saiful Anam, hampir setiap tahun Indonesia mengalami kenaikan tarif tol dengan alasan inflasi ataupun merugi. Padahal katanya, banyak masyarakat yang menggunakan jasa jalan tol setiap harinya dengan jumlah yang fantastis.

Saiful Anam menilai, jika pemerintah kerap menaikkan tarif jalan tol maka bisa dikatakan bahwa negara telah gagal mengelola jalan tol untuk hal sosial bagi masyarakat.

"Kalau kemudian itu terus menerus terjadi, maka kita harus berkesimpulan bahwa negara sebenarnya gagal dalam hal mengelola tarif jalan tol ini," kata Saiful Anam dalam diskusi virtual bertajuk 'Untung Buntung Divestasi Jalan Tol' ini pada Kamis (14/10).

Saiful Anam mengaku tidak pernah mendengar ada keuntungan dari investasi jalan tol selama ini. Pemerintah justru kerap menaikkan tarif jalan tol setiap tahun yang berdampak pada menurunnya penggunaan jalan tol oleh masyarakat.

"Saya belum pernah mendengar bahwa terdapat tarif jalan tol atau penguasaan jalan tol yang sifatnya yang bersifat untung. Itu belum saya dengar, meskipun kita harus tetap sepakat bahwa jalan tol ini harus bisa berfungsi sebagai sosial," ujarnya.

"Tidak ada menteri maupun BUMN manapun yang dapat dikatakan berhasil dalam hal mengelola jalan tol ini. Karena, setiap tahun seperti naik," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya