Berita

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan/Net

Politik

Hinca Pandjaitan: Yang Dilakukan Yusril Bukan Terobosan, Tapi Penyesatan Hukum

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 12:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Demokrat telah menyerahkan berkas-berkas bukti penguat dalam proses gugatan uji materi yang dilayangkan empat mantan kader Partai Demokrat di Mahkamah Agung.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan memimpin delegasi saat menyerahkan berkas tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/10).

"Kami baru bertemu dengan Direktur Tata Negara Pak Baroto dan staf, mewakili Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Adminitrasi Umum yang berhalangan karena ada tugas penting," ujar Hinca.

Bukti itu, kata Hinca, perlu diserahkan setelah Partai Demokrat mengajukan permohonan untuk menjadi termohon intervensi dalam gugatan yang dilayangkan empat mantan kader itu melalui pengacara Yusril Ihza Mahendra.

"Hari Senin yang lalu kami sudah mengajukan pemohon intervensi, sudah menulis,materinya pun sudah, buktinya pun sudah, sudah kami sampaikan," terangnya.

Hinca menjelaskan, dalam kaitan bukti penguat itu, mengingat Menteri Hukum dan HAM menjadi pihak termohon. Padahal, gugatan uji materil di MA dilakukan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang merupakan produk aturan internal Partai Demokrat.

Dalih bahwa gugatan itu adalah terobosan baru dengan menjadikan menteri sebagai pihak termohon, bagi Hinca yang juga anggota Komisi III DPR RI ini, merupakan upaya penyesatan hukum.

"Kami nyampaikan apa yang kami rasa jadi rasa keadilan kami kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pemohon bukanlah terobosan hukum, tapi penyesatan hukum," pungkasnya.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Delegasi PBB Tekan Junta Militer Mali untuk Kembali pada Demokrasi

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27

Ini Cara Nasdem Jabar Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2024

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:57

Kebakaran Kapal Kargo Muntahkan Gas Beracun, Petugas Kanada Pasang Zona Darurat

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:54

Dedi Kurnia: Nihilkan Keberagaman Indonesia, Yaqut Tak Layak Jadi Menteri

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:45

Pilih Pelita

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:13

Diduga Langgar Kode Etik, Ketua dan Anggota KIP Aceh Diperiksa DKPP

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:59

Gegara Mobil Dinas Dipakai Pacaran, Adik Ipar Ahok Dimutasi

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:27

Terus Rekrut Anggota, Gelora Bidik Posisi 5 Besar Di Pemilu 2024

Senin, 25 Oktober 2021 | 03:56

Pernyataan Menag Sudah Tepat, Jadi Bahan Introspeksi Pihak-pihak yang Selama Ini Sinis Ada Orang NU di Pemerintahan

Senin, 25 Oktober 2021 | 03:32

Warga Balikpapan Antuasias Ikuti Vaksinasi yang Digelar NU Care-LAZISNU dan Tokopedia

Senin, 25 Oktober 2021 | 02:58

Selengkapnya