Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja/Net
Kekhawatiran terkait penggunaan pangkalan angkatan laut Kamboja oleh China kembali disuarakan Amerika Serikat (AS).
Sebuah pernyataan dari jurubicara Kedutaan Besar AS Chad Roedemier menyoroti kurangnya transparansi Kamboja perihal kegiatan konstruksi China di pangkalan angkatan laut terbesarnya di Ream, yang melanggar konstitusi Kamboja dan merusak keamanan kawasan.
"Pemerintah Kamboja belum sepenuhnya transparan tentang maksud, sifat, dan ruang lingkup proyek ini atau peran militer RRC, yang menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan penggunaan fasilitas angkatan laut," kata Roedemier pada Rabu (13/10), seperti dikutip
Reuters.
Roedemier kemudian mendorong Kamboja untuk mengungkap fakta lebih banyak mengenai kerjasama dengan China di Ream.
"Rakyat Kamboja berhak mengetahui lebih banyak tentang proyek di Ream dan memiliki suara dalam jenis perjanjian militer ini, yang memiliki implikasi jangka panjang bagi negara mereka," jelasnya.
Kekhawatiran AS itu muncul ketika Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada hari yang sama merilis gambar satelit yang menunjukkan konstruksi China di Ream pada Agustus hingga September. Terlihat ada tiga bangunan baru dan dimulainya jalan baru.
Hubungan Kamboja dengan Amerika Serikat telah merenggang dalam beberapa tahun terakhir karena tuduhan Washington terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh elit berkuasa.
Setahun yang lalu, Kamboja mengatakan telah meruntuhkan fasilitas yang didanai AS di pangkalan angkatan laut Ream untuk memungkinkan ekspansi lebih lanjut. Padahal setahun sebelumnya, AS mengatakan Kamboja menolak tawarannya untuk memperbaikinya.
Kamboja telah berulang kali membantah laporan bahwa mereka berencana untuk membiarkan China menempatkan pasukannya di fasilitas itu.
Jurubicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan konstruksi China di Ream adalah bagian dari bantuan pembangunannya.
"Pelabuhan kami terbuka untuk semua ketika konstruksi selesai. Jika ada teman-teman lain yang ingin membantu membangun, kami izinkan dan ketika pembangunan selesai, kami persilakan semua negara untuk menggunakannya," kata Phay Siphan.
Ia juga menekankan bahwa China tidak membangun fasilitas untuk militernya.
