Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

68 Persen Publik Puas Demokrasi Era Jokowi, Direktur Indikator: Rakyat Setuju Ini Jadi Warisan Reformasi

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 19:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia pasca-reformasi dinilai paling ideal diterapkan hingga saat ini. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik sepakat dengan itu.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam acara FGD Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 KE-5; Kepentingan Bangsa Atau...?" yang digelar virtual pada Rabu siang (13/10).

Burhanudin mengatakan, dari tiga pilihan yang disodorkan kepada responden surveinya dari Sabang sampai Merauke, mayoritas mengakui demokrasi tidak sempurna tetapi demokrasi adalah sistem terbaik dibanding sistem yang lain.


"Jumlahnya 72 persen, tapi ada 8,8 persen yang tidak peduli mau sistemnya demokrasi atau tidak," ujar Burhan.

Selain itu, Burhanudin juga mendapati pilihan 9,1 persen responden surveinya yang menerima sistem politik selain demokrasi dalam kondisi-kondisi tertentu.

Namun, dirinya melihat konsistensi publik membaik terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sejak bulan Juni 2021 yang dinilai sebagai sistem terbaik yang dimiliki bangsa ini.

Katanya, ada sebanyak 70 persen responden menyatakan Indonesia paling cocok dengan sistem demokrasi.

"Jadi warisan reformasi itu di-approve oleh publik secara umum," katanya.

Kemudian, lanjut Burhanuddin, ada peningkatan juga dari sisi kepuasan masyarakat terhadap demokrasi di bulan September tahun ini. Sebabnya, ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan terhadap demokrasi dengan ekonomi.

"Karena ekonomi mengalami perbaikan, meskipun banyak yang mengatakan memburuk, tapi overall ada peningkatan. Itu punya daya ungkit untuk meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi," ucapnya.

Dalam beberapa bulan terakhir. disebutkan Burhanudin, tren masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi, yakni sebanyak 68 persen publik menyampaikan puas dengan demokrasi di Indonesia.

"Nah ini trennya, mulai ngimpas ya, di bulan September yang puas 68 persen. Yang mengatakan tidak puas itu mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya," ucapnya.

"Nah salah satu faktornya memang mulai ada pelonggaran mobilitas masyarakat sehingga masyarakat mencari nafkah secara lebih fleksibel," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya