Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

68 Persen Publik Puas Demokrasi Era Jokowi, Direktur Indikator: Rakyat Setuju Ini Jadi Warisan Reformasi

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 19:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia pasca-reformasi dinilai paling ideal diterapkan hingga saat ini. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik sepakat dengan itu.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam acara FGD Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 KE-5; Kepentingan Bangsa Atau...?" yang digelar virtual pada Rabu siang (13/10).

Burhanudin mengatakan, dari tiga pilihan yang disodorkan kepada responden surveinya dari Sabang sampai Merauke, mayoritas mengakui demokrasi tidak sempurna tetapi demokrasi adalah sistem terbaik dibanding sistem yang lain.


"Jumlahnya 72 persen, tapi ada 8,8 persen yang tidak peduli mau sistemnya demokrasi atau tidak," ujar Burhan.

Selain itu, Burhanudin juga mendapati pilihan 9,1 persen responden surveinya yang menerima sistem politik selain demokrasi dalam kondisi-kondisi tertentu.

Namun, dirinya melihat konsistensi publik membaik terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sejak bulan Juni 2021 yang dinilai sebagai sistem terbaik yang dimiliki bangsa ini.

Katanya, ada sebanyak 70 persen responden menyatakan Indonesia paling cocok dengan sistem demokrasi.

"Jadi warisan reformasi itu di-approve oleh publik secara umum," katanya.

Kemudian, lanjut Burhanuddin, ada peningkatan juga dari sisi kepuasan masyarakat terhadap demokrasi di bulan September tahun ini. Sebabnya, ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan terhadap demokrasi dengan ekonomi.

"Karena ekonomi mengalami perbaikan, meskipun banyak yang mengatakan memburuk, tapi overall ada peningkatan. Itu punya daya ungkit untuk meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi," ucapnya.

Dalam beberapa bulan terakhir. disebutkan Burhanudin, tren masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi, yakni sebanyak 68 persen publik menyampaikan puas dengan demokrasi di Indonesia.

"Nah ini trennya, mulai ngimpas ya, di bulan September yang puas 68 persen. Yang mengatakan tidak puas itu mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya," ucapnya.

"Nah salah satu faktornya memang mulai ada pelonggaran mobilitas masyarakat sehingga masyarakat mencari nafkah secara lebih fleksibel," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya