Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

68 Persen Publik Puas Demokrasi Era Jokowi, Direktur Indikator: Rakyat Setuju Ini Jadi Warisan Reformasi

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 19:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia pasca-reformasi dinilai paling ideal diterapkan hingga saat ini. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik sepakat dengan itu.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam acara FGD Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 KE-5; Kepentingan Bangsa Atau...?" yang digelar virtual pada Rabu siang (13/10).

Burhanudin mengatakan, dari tiga pilihan yang disodorkan kepada responden surveinya dari Sabang sampai Merauke, mayoritas mengakui demokrasi tidak sempurna tetapi demokrasi adalah sistem terbaik dibanding sistem yang lain.

"Jumlahnya 72 persen, tapi ada 8,8 persen yang tidak peduli mau sistemnya demokrasi atau tidak," ujar Burhan.

Selain itu, Burhanudin juga mendapati pilihan 9,1 persen responden surveinya yang menerima sistem politik selain demokrasi dalam kondisi-kondisi tertentu.

Namun, dirinya melihat konsistensi publik membaik terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sejak bulan Juni 2021 yang dinilai sebagai sistem terbaik yang dimiliki bangsa ini.

Katanya, ada sebanyak 70 persen responden menyatakan Indonesia paling cocok dengan sistem demokrasi.

"Jadi warisan reformasi itu di-approve oleh publik secara umum," katanya.

Kemudian, lanjut Burhanuddin, ada peningkatan juga dari sisi kepuasan masyarakat terhadap demokrasi di bulan September tahun ini. Sebabnya, ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan terhadap demokrasi dengan ekonomi.

"Karena ekonomi mengalami perbaikan, meskipun banyak yang mengatakan memburuk, tapi overall ada peningkatan. Itu punya daya ungkit untuk meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi," ucapnya.

Dalam beberapa bulan terakhir. disebutkan Burhanudin, tren masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi, yakni sebanyak 68 persen publik menyampaikan puas dengan demokrasi di Indonesia.

"Nah ini trennya, mulai ngimpas ya, di bulan September yang puas 68 persen. Yang mengatakan tidak puas itu mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya," ucapnya.

"Nah salah satu faktornya memang mulai ada pelonggaran mobilitas masyarakat sehingga masyarakat mencari nafkah secara lebih fleksibel," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya