Berita

Sekutu Top Kremlin, Viktor Medvedchuk/Net

Dunia

Kecewa dengan Putusan Pengadilan, Tokoh Oposisi Ukraina: Semua Tuduhan Tidak Berdasar dan Batal Secara Hukum

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 14:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan pengadilan Distrik Pechersk, Ukraina, pada Selasa (12/10), dianggap tidak adil dan semena-mena. Viktor Medvedchuk oposisi Ukraina yang dikenal pro Rusia, merasa kecewa karena pengadilan  perpanjangan masa penahanan rumahnya hingga 7 Desember.

"Kami, tentu saja, tidak puas dengan keputusan ini," kata Medvdedchuk kepada saluran TV Pervy Nezavisimy, mengomentari putusan pengadilan atas tuduhan baru terhadapnya.  

TASS melaporkan, Medvdedchuk menggambarkan keputusan itu sebagai penindasan politik dan batal secara hukum. Tuduhan pengkhianatan negara, yang diajukan kepadanya, sama sekali tidak berdasar. Terutama karena menyangkut dugaan perannya dalam kesepakatan untuk batu bara di wilayah Ukraina timur di luar kendali pemerintah Kiev.


Politisi sekutu Rusia itu mengatakan dia menghadapi penganiayaan politik yang diprakarsai oleh pemerintah Kiev. Ia belum berpikir untuk melakukan banding, tetapi itu bisa saja itu berubah.

Jaksa Agung Ukraina Irina Venediktova mengatakan pada 8 Oktober bahwa Medvedchuk didakwa dengan pengkhianatan negara dan membantu kegiatan teroris. Medvdedchuk diduga terlibat dalam pasokan batu bara dari daerah Donbass di luar kendali pemerintah Kiev pada akhir 2014 - awal 2015, senilai sekitar 7,6 juta dolar AS.

Medvedchuk telah ditahan di bawah tahanan rumah sejak Mei lalu. Pengadilan Distrik Pechersk, Ukraina, kemudian memperpanjangnya hingga 7 Desember, melarangnya meninggalkan tempat tinggalnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya