Berita

Taliban/Net

Global

Taliban Kekeuh Tak Akan Copot Menteri yang Masuk Daftar Sanksi AS dan PBB

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 08:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban secara konsisten tidak akan mencopot sejumlah nama menteri di kabinet barunya yang diketahui masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal itu ditegaskan oleh jurubicara Taliban Mohammad Naeem pada Selasa (12/10). Ia mencoba mengklarifikasi laporan bahwa Taliban mengadakan pertemuan pada Senin (11/10) untuk mencopot mereka yang "tidak diinginkan" negara-negara Barat.

Berbicara kepada Sputnik, Naeem menekankan, kemungkinan pengusiran nama-nama yang masuk dalam daftar sanksi AS dan PBB dari kabinet adalah salah tafsir.


"Ada pegawai di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan yang mencuri uang dari orang, melakukan kejahatan, dan setelah itu mengatakan bahwa mereka milik Taliban, mereka perlu dicopot dari jajaran kementerian ini agar mereka tidak melemparkan bayangan pergerakan, tapi ini bukan soal menteri di pemerintahan," jelasnya.

Informasi mengenai Taliban yang bersiap mencopot menteri-menteri terkait itu muncul tidak lama setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan delegasi AS dan Uni Eropa di Doha, Qatar.

Taliban saat ini tengah berupaya agar AS dan negara-negara Barat menghentikan tekanan dan mencairkan aset milik Afghanistan dan bantuan ke negara itu.

Namun pemerintahan Presiden AS Joe Biden masih mempertimbangkan perilaku Taliban, khususnya perihal hak asasi manusia dan hak perempuan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya