Taliban Kekeuh Tak Akan Copot Menteri yang Masuk Daftar Sanksi AS dan PBB

Taliban secara konsisten tidak akan mencopot sejumlah nama menteri di kabinet barunya yang diketahui masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal itu ditegaskan oleh jurubicara Taliban Mohammad Naeem pada Selasa (12/10). Ia mencoba mengklarifikasi laporan bahwa Taliban mengadakan pertemuan pada Senin (11/10) untuk mencopot mereka yang "tidak diinginkan" negara-negara Barat.

Berbicara kepada Sputnik, Naeem menekankan, kemungkinan pengusiran nama-nama yang masuk dalam daftar sanksi AS dan PBB dari kabinet adalah salah tafsir.

"Ada pegawai di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan yang mencuri uang dari orang, melakukan kejahatan, dan setelah itu mengatakan bahwa mereka milik Taliban, mereka perlu dicopot dari jajaran kementerian ini agar mereka tidak melemparkan bayangan pergerakan, tapi ini bukan soal menteri di pemerintahan," jelasnya.

Informasi mengenai Taliban yang bersiap mencopot menteri-menteri terkait itu muncul tidak lama setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan delegasi AS dan Uni Eropa di Doha, Qatar.

Taliban saat ini tengah berupaya agar AS dan negara-negara Barat menghentikan tekanan dan mencairkan aset milik Afghanistan dan bantuan ke negara itu.

Namun pemerintahan Presiden AS Joe Biden masih mempertimbangkan perilaku Taliban, khususnya perihal hak asasi manusia dan hak perempuan.