Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Desak Negara Anggota PBB Segera Bayar Iuran

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 14:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China telah mendesak agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB ) segera membayar iuran keanggotaan mereka untuk memastikan berjalannya organisasi tersebut.

Seruan itu disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam konferensi pers pada Senin (11/10) waktu setempat.

“PBB menghadapi situasi keuangan yang mengkhawatirkan yang terutama disebabkan oleh penundaan pembayaran iuran beberapa anggota,” kata Zhao seperti dikutip dari Global Times, Selasa (12/10).


Dia mencatat bahwa China telah secara penuh membayar kontribusi untuk anggaran pemeliharaan perdamaian PBB.

“Tahun ini menandai peringatan 50 tahun restorasi China ke kursi sahnya di PBB. China selalu mempertahankan keyakinan dalam menegakkan sistem internasional dengan PBB sebagai intinya dan mendukung PBB dalam memainkan peran penting dalam urusan internasional,” kata Zhao.

Zhao dalam pidatonya kembali mengingatkan komitmen China untuk memberikan dukungan pada pekerjaan PBB yang disampaikan Presiden Xi Jinping saat menghadiri debat umum sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada September lalu.

“Ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa China mendukung PBB dalam memainkan peran sentral dalam urusan internasional dan sepenuhnya menunjukkan perhatian dan dukungan yang diberikan China pada pekerjaan PBB,” kata Zhao.

Zhao mengatakan, China, sebagai negara berkembang terbesar, anggota tetap Dewan Keamanan, dan kontributor terbesar kedua untuk anggaran pemeliharaan perdamaian PBB, selalu sangat bertanggung jawab dan membayar kewajibannya dengan segera.

“Situasi keuangan PBB saat ini masih mengkhawatirkan, dan tunggakan iuran keanggotaan serta penilaian penjaga perdamaian oleh beberapa negara anggota menjadi salah satu alasan utamanya,” ujarnya.

“Multilateralisme harus dipraktikkan, bukan dinyatakan. Negara-negara terkait harus membayar iuran PBB dan berbagai penilaian secara tepat waktu, penuh dan tanpa syarat untuk memastikan operasi normal PBB dan memenuhi komitmennya terhadap multilateralisme dengan tindakan praktis,” kata Zhao.

Amerika Serikat tercatat sebagai kontributor terbesar untuk PBB di depan China. Namun, laporan media mengatakan awal tahun ini bahwa negara-negara anggota PBB berutang hampir 2 miliar dolar AS dalam dana penjaga perdamaian, dan AS bertanggung jawab atas lebih dari sepertiganya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya