Proyek Kereta Cepat Tidak Pernah Luput dari Masalah Sejak Dicanangkan Tahun 2015

Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus disorot. Keputusan ini disebut-sebut sebagai tanda pemerintah kembali menunjukkan inkonsistensinya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebut bahwa keputusan ini juga berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN.

“(Padahal) dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” sindirnya kepada wartawan, Selasa (12/10).

Menurutnya, ada hal-hal mendasar yang patut diduga menjadi penyebab anggaran proyek membengkak hingga puluhan triliun rupiah. Mulai dari tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang, dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif.

Di satu sisi, Mardani khawatir proyek ini akan membebani pemerintah. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19. Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang.

“Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru, serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengingatkan bahwa Covid-19 adalah krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara manapun. Krisis ini menuntut bangsa Indonesia untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin untuk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

“Terutama seperti negara kita yang memiliki kemampuan fiskal terbatas,” tutupnya.