Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini saat temui ratusan demonstran/RMOL
Masyarakat yang tergabung Aksi Nasional Peternak Rakyat melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (11/10).
Koordinator Peternak dari Tulungagung, Koordinator Peternak dari Tulungagung mengatakan para peternak meminta legislator ikut mengawal sejumlah tuntutannya pada pemerintah.
Munir menjelaskan beberapa poin tuntutan para peternak menaikkan harga telur, menghentikan budidaya unggas oleh integrator, menyerap produksi telur peternak, moratorium pembangunan kandang Close House.
Munir mengatakan para demonstran juga meminta pemutihan hutang peternak akibat pandemi virus corona baru (Covid-19).
Para peternak yang berdemo berasal dari sejumlah daerah, di antaranya dari Blitar, Kendal, Batang, dan Tulungagung.
"Budidaya unggas oleh integrator sangat merugikan para peternak rakyat. Akibatnya harga di tingkat peternak benar-benar sangat rendah. Dari kami, telur dibeli hanya Rp 5100/kg. Ini sangat membebani kami, benar-benar tidak sesuai dengan ongkos perawatan dan produksinya," ujar Munir, Senin (11/10).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menemui ratusan peternak yang berdemonstrasi.
Anggia sendiri menyatakan akan ikut mengawal tuntutan peternak tersebut.
Politisi PKB itu menjelaskan bahwa sejak tiga bulan lalu dirinya konsisten menyuarakan seluruh tuntutan para peternak.
"Stabilisasi harga jagung, relaksasi kebijakan untuk meringankan ongkos produksi peternak, hingga stabilisasi harga telur, tidak henti-hentinya kami tekankan ke Kementan," ujarnya.
Menurut Anggia, sinergi dan koordinasi antara Kementan dengan Kemendag mutlak perlu diintensifkan.
"Antar kementerian pemangku kebijakan jangan sampai mengedepankan ego sektoral, yang pada akhirnya berisiko merugikan peternak rakyat secara luas," tegas Anggia.
Anggia juga menegaskan bahwa di Blitar, jagung pakan ternak di tingkat petani hanya cukup untuk 24 hari.
"Itu kan sangat tidak memadai. Artinya harus ada evaluasi serius tata kelola kebijakan peternakan kita. Rantai pasok yang memunculkan banyak spekulan di lapangan harus benar-benar ditertibkan pemerintah," ujarnya.
Anggia juga meminta pengolahan tepung telur sebagai bahan untuk Bansos sembako menjadi pilihan kebijakan prioritas yang memihak para peternak skala kecil menengah.
"Harus ada terobosan kebijakan yang solutif dan berpihak pada peternak secara luas. Implementasi kebijakannya harus komprehensif dan holistik. Tidak sporadis dan gali lubang tutup lubang," ujarnya.
