Berita

Jalan tol/Net

Politik

Jalan Tol Bisa Dibeli Swasta Itu Tanda Negara Dikuasai Kelompok Neolib

MINGGU, 10 OKTOBER 2021 | 10:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo dianggap hanya akan jadi "mandor" dan "tukang gebuk" karena membangun infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, akan tetapi dijual kembali kepada pihak swasta.

Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi infrastruktur jalan tol yang dijual rezim Jokowi ke pihak swasta.

"Akses publik atau pelayanan publik bisa dikuasai swasta asing atau lokal itu pertanda sebuah negara sudah dikuasai oleh kelompok neoliberal," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/10).

Negara yang sudah dikuasai oleh kelompok neoliberal juga ditandai dengan banyaknya UU yang sudah diubah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan swasta dapat menguasai urusan hajat hidup orang banyak. Seperti jalan tol dan sumber daya alam lainnya.

Pada saatnya nanti, yang terhadi adalah rakyat miskin semakin banyak dan orang kaya semakin super kaya karena memiliki power dan sanggup mempengaruhi kebijakan sebuah negara atau pemerintah.

"Kolaborasi itulah yang dinamakan oligarki. Meraka lah kaum neoliberal, penguasaan jalan tol oleh swasta dengan alasan aksi korporasi ataupun dengan alasan perusahaan BUMN terjerat utang karena memang mereka diskenariokan seperti itu," kata Satyo.

Seharusnya pemerintah tidak terlibat dalam bisnis jalan tol. Karena pada akhirnya, pemerintah hanya akan berhadapan dengan rakyat ketika pembebasan lahan dan penentuan harga tol pass. Sementara itu, pihak swasta hanya menunggu diujung menikmati manisnya tarif tol yang dapat naik setiap tiga bulan dengan alasan inflasi dan maintenance.

"Ketika banyak akses publik dikenakan tarif pada akhirnya hanya akan menciptakan cost driver dalam biaya logistik dan membebani masyarakat sebagai end user. Pada akhirnya pemerintah hanya akan jadi 'mandor' dan 'tukang gebug' ketika swasta banyak menguasai sektor yang berhubungan dengan urusan hajat hidup orang banyak," pungkas Satyo.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya