Berita

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Jika Pemilu Digelar Februari, PKS Yakin Presiden Terpilih Tak Ganggu Jokowi Sampai Masa Jabatannya Kelar

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami kekhawatiran adanya dua matahari kembar andai Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari. Yaitu, Presiden Joko Widodo sebagai presiden dengan masa jabatan berjalan dan presiden terpilih hasil pemilu.

"Salah satu yang agak nyambung khawatir ada dua matahari kembar," ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam serial webinar Polemik bertema "Jadwal Rumit Pemilu 2024" pada Sabtu (9/10).

Pasalnya, kata Mardani, pelantikan presiden terpilih akan dilakukan sekitar bukan Oktober, jika jadwal hari h Pemilu ditetapkan 21 Februari. Sehingga artinya, ada waktu yang cukup panjang dari akhir proses pemilu.


"Katakan kita selesai dari April dan Mei, dan (ada jeda waktu) dari April atau Mei sampai Oktober masa jabatan itu sudah ada presiden terpilih sama definitif," katanya.

Pada sisi lainnya, Ketua DPP PKS ini meyakini, kekhawatiran adanya dua matahari kembar itu, tidak serta merta menjadi alasan yang logis untuk menerima agar Pemilu Serentak digelar 15 Mei.

Dia meyakini, siapapun presiden terpilih akan tetap setia dan menghormati masa jabatan Presiden Jokowi sampai resmi berakhir.

"Saya yakin siapapun yang terpilih tidak akan cawe-cawe gangguin Pak Jokowi," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya