Berita

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Jika Pemilu Digelar Februari, PKS Yakin Presiden Terpilih Tak Ganggu Jokowi Sampai Masa Jabatannya Kelar

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami kekhawatiran adanya dua matahari kembar andai Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari. Yaitu, Presiden Joko Widodo sebagai presiden dengan masa jabatan berjalan dan presiden terpilih hasil pemilu.

"Salah satu yang agak nyambung khawatir ada dua matahari kembar," ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam serial webinar Polemik bertema "Jadwal Rumit Pemilu 2024" pada Sabtu (9/10).

Pasalnya, kata Mardani, pelantikan presiden terpilih akan dilakukan sekitar bukan Oktober, jika jadwal hari h Pemilu ditetapkan 21 Februari. Sehingga artinya, ada waktu yang cukup panjang dari akhir proses pemilu.


"Katakan kita selesai dari April dan Mei, dan (ada jeda waktu) dari April atau Mei sampai Oktober masa jabatan itu sudah ada presiden terpilih sama definitif," katanya.

Pada sisi lainnya, Ketua DPP PKS ini meyakini, kekhawatiran adanya dua matahari kembar itu, tidak serta merta menjadi alasan yang logis untuk menerima agar Pemilu Serentak digelar 15 Mei.

Dia meyakini, siapapun presiden terpilih akan tetap setia dan menghormati masa jabatan Presiden Jokowi sampai resmi berakhir.

"Saya yakin siapapun yang terpilih tidak akan cawe-cawe gangguin Pak Jokowi," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya