Kepala BNPB, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dalam webinar bertema "Capai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Era Covid dan Pasca Covid di Indonesia", Sabtu, 9 Oktober/Repro
Penanganan masalah gizi buruk, termasuk kekerdilan pada anak (stunting) menunjukkan kemajuan meski mengalami tantangan selama masa pandemi Covid-19. Berbagai program terus digencarkan untuk mencapai visi Indonesia 2024 dan target SGDs untuk menghapus semua masalah gizi buruk khususnya stunting.
Begitu sambutan pembuka yang disampaikan Direktur SEAMEO RECFON, Muchtaruddin Mansyur, dalam webinar bertema "Capai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Era Covid dan Pasca Covid di Indonesia", Sabtu (9/10).
Webinar ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan "Action Against Stunting Day" yang dilaksanakan secara global termasuk di tiga negara, yakni India, Indonesia, Senegal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari Studi Action Against Stunting Hub (AASH) yang didanai oleh UK Research and Innovation Global Challenges Research Fund (UKRI-GCRF).
"Action Against Stunting Day bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen dan aksi mencapai penurunan stunting secara global, mempromosikan dialog dan advokasi mengenai SDG2, mengidentifikasi prioritas dan visi bersama untuk penurunan stunting, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dengan menyatukan berbagai aktor dan generasi," ujar Mansyur.
Hadir sebagai pembicara, mantan Kepala BNPB, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, yang menyampaikan bahwa perlunya upaya massif untuk konsumsi pangan lokal dan pangan hewani guna pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia.
Doni mengakui, dalam masalah stunting memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Tetapi, butuh kerjasama dari elemen pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.
"Dengan aktif menginisiasi kerjasama berbagai pemangku kepentingan yang merupakan pendekatan pentahelix, diharapkan nantinya dapat membantu percepatan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting terlebih di tengah kondisi pandemi dan paska pandemi Covid-19," jelasnya.
Pernyataan Doni itu pun diamini Ketua Umum Nasyiatul Aisyiyah Diyah Puspitarini. Diyah mengatakan, masyarakat sipil merupakan salah satu pemeran penting dalan percepatan pengurangan stunting.
Dia mengklaim bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammdiyah atau Lazismu ikut berperan dalam menangani stunting di Indonesia.
"Kontribusi program Lazismu sebagai salah satu program pencegahan stunting bertajuk Peningkatan Kemampuan Gizi Seimbang Seluruh Indonesia di 34 provinsi dan 462 kabupaten/kota," pungkasnya.
