Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) ditunjuk Presiden Joko Widodo (kiri) sebagai Ketua Komite Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung/Net

Politik

Jokowi Tidak Lihai Membangun Organsiasi, Apa-apa Luhut!

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 17:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Satu poin di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 adalah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Akan tetapi, Penunjukkan Luhut dalam proyek strategi nasional ini justru mengharuskan Presiden Joko Widodo kembali menerima kritik.

Kritik terhadap kebijakan baru Jokowi ini salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (9/10).


Dedi mamandang kurang tepat keputusan Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena menurutnya, mantan Menko Polhukam itu sudah terlalu banyak yang diurusi, sehingga ia menilai manajemen kepemimpinan Jokowi tidak mumpuni.

"Presiden tidak lihai membangun organisasi yang baik, sehingga penugasan tertentu selalu diberikan pada orang yang sama, jika bukan Luhut," kata Dedi Kurnia Syah.

Menurut Dedi, jumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak sedikit dan mampu mengelola urusan negara dengan profesional. Sehingga, tugas negara benar-benar ditanggung oleh pemerintah dan Presiden mengaturnya dengan baik.

"Jadi, aneh jika harus disebut sebagai tugas khusus, seolah Luhut dianggap sebagai tokoh paling pemecah masalah," katanya.

"Padahal sejauh ini kerja pemerintah kolektif, tidak bergantung samasekali dengan Luhut," demikian Dedi Kurnia Syah.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya