Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) ditunjuk Presiden Joko Widodo (kiri) sebagai Ketua Komite Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung/Net

Politik

Jokowi Tidak Lihai Membangun Organsiasi, Apa-apa Luhut!

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 17:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Satu poin di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 adalah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Akan tetapi, Penunjukkan Luhut dalam proyek strategi nasional ini justru mengharuskan Presiden Joko Widodo kembali menerima kritik.

Kritik terhadap kebijakan baru Jokowi ini salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (9/10).


Dedi mamandang kurang tepat keputusan Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena menurutnya, mantan Menko Polhukam itu sudah terlalu banyak yang diurusi, sehingga ia menilai manajemen kepemimpinan Jokowi tidak mumpuni.

"Presiden tidak lihai membangun organisasi yang baik, sehingga penugasan tertentu selalu diberikan pada orang yang sama, jika bukan Luhut," kata Dedi Kurnia Syah.

Menurut Dedi, jumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak sedikit dan mampu mengelola urusan negara dengan profesional. Sehingga, tugas negara benar-benar ditanggung oleh pemerintah dan Presiden mengaturnya dengan baik.

"Jadi, aneh jika harus disebut sebagai tugas khusus, seolah Luhut dianggap sebagai tokoh paling pemecah masalah," katanya.

"Padahal sejauh ini kerja pemerintah kolektif, tidak bergantung samasekali dengan Luhut," demikian Dedi Kurnia Syah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya