Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) ditunjuk Presiden Joko Widodo (kiri) sebagai Ketua Komite Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung/Net

Politik

Jokowi Tidak Lihai Membangun Organsiasi, Apa-apa Luhut!

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 17:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Satu poin di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 adalah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Akan tetapi, Penunjukkan Luhut dalam proyek strategi nasional ini justru mengharuskan Presiden Joko Widodo kembali menerima kritik.

Kritik terhadap kebijakan baru Jokowi ini salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (9/10).


Dedi mamandang kurang tepat keputusan Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena menurutnya, mantan Menko Polhukam itu sudah terlalu banyak yang diurusi, sehingga ia menilai manajemen kepemimpinan Jokowi tidak mumpuni.

"Presiden tidak lihai membangun organisasi yang baik, sehingga penugasan tertentu selalu diberikan pada orang yang sama, jika bukan Luhut," kata Dedi Kurnia Syah.

Menurut Dedi, jumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak sedikit dan mampu mengelola urusan negara dengan profesional. Sehingga, tugas negara benar-benar ditanggung oleh pemerintah dan Presiden mengaturnya dengan baik.

"Jadi, aneh jika harus disebut sebagai tugas khusus, seolah Luhut dianggap sebagai tokoh paling pemecah masalah," katanya.

"Padahal sejauh ini kerja pemerintah kolektif, tidak bergantung samasekali dengan Luhut," demikian Dedi Kurnia Syah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya