Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Lebih Bijak, Jangan Sampai Luhut Jadi Ledekan Publik karena Banyak Tugas

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 15:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tugas baru sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, resmi diputuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021.

Keputusan yang diatur di dalam Pasal 3A ayat (1) beleid perubahan dari Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung ini, dianggap memberatkan tugas-tugas lainnya yang harus diemban Luhut.

Seirama dengan anggapan tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat, Jokowi seharusnya bisa lebih bijak apabila ingin memutuskan memberikan tugas kepada jajaran menterinya di kabinet.


Sebab Adi melihat Luhut sudah memiliki tugas yang berat, karena dia sudah mnejabat Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pandemi Covid-19.

"Kasihan juga, jangan sampai Pak Luhut ini menjadi bahan ledekan publik, menjadi menteri segala urusan," kata Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/10).

Dikatakan Adi, dengan tugas yang banyak di berbagai bidang yang diberikan Jokowi, justru bisa menjadi bumerang yang akan merusak citra Luhut.

"Itu kurang baik juga kepada Pak Luhut karena terlampau mengurusi banyak urusan, kalau satu dua urusan soal Covid-19 kan orang tidak ada persoalan," katanya.

Namun dari keputusan baru Jokowi kali ini, justru Adi memandangnya sebagai satu hal yang semestinya bisa diberikan kepada menteri lain yang memiliki kriteria tertentu.

"Tapi kalau soal infrastruktur kereta cepat ini kan masih banyak menteri lain yang bisa dipercaya untuk melakukan itu," sambung akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Terpenting, lanjutnya, kalaupun Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada Luhut, maka harus dilakukan pencopotan kepada kementerian teknis yang dinilai tidak dapat dipercaya menjalankan tugasnya.

"Kalau kementerian teknis tidak bisa diandalkan ya ganti saja dan tidak perlu memberikan tugas yang menumpuk kepada Pak Luhut," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya