Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Lebih Bijak, Jangan Sampai Luhut Jadi Ledekan Publik karena Banyak Tugas

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 15:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tugas baru sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, resmi diputuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021.

Keputusan yang diatur di dalam Pasal 3A ayat (1) beleid perubahan dari Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung ini, dianggap memberatkan tugas-tugas lainnya yang harus diemban Luhut.

Seirama dengan anggapan tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat, Jokowi seharusnya bisa lebih bijak apabila ingin memutuskan memberikan tugas kepada jajaran menterinya di kabinet.

Sebab Adi melihat Luhut sudah memiliki tugas yang berat, karena dia sudah mnejabat Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pandemi Covid-19.

"Kasihan juga, jangan sampai Pak Luhut ini menjadi bahan ledekan publik, menjadi menteri segala urusan," kata Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/10).

Dikatakan Adi, dengan tugas yang banyak di berbagai bidang yang diberikan Jokowi, justru bisa menjadi bumerang yang akan merusak citra Luhut.

"Itu kurang baik juga kepada Pak Luhut karena terlampau mengurusi banyak urusan, kalau satu dua urusan soal Covid-19 kan orang tidak ada persoalan," katanya.

Namun dari keputusan baru Jokowi kali ini, justru Adi memandangnya sebagai satu hal yang semestinya bisa diberikan kepada menteri lain yang memiliki kriteria tertentu.

"Tapi kalau soal infrastruktur kereta cepat ini kan masih banyak menteri lain yang bisa dipercaya untuk melakukan itu," sambung akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Terpenting, lanjutnya, kalaupun Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada Luhut, maka harus dilakukan pencopotan kepada kementerian teknis yang dinilai tidak dapat dipercaya menjalankan tugasnya.

"Kalau kementerian teknis tidak bisa diandalkan ya ganti saja dan tidak perlu memberikan tugas yang menumpuk kepada Pak Luhut," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya